Pegawai

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Tahun 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sektor perpajakan. Kali ini, OTT berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara pada J

Sebuah video yang memperlihatkan adegan asusila viral di media sosial. Ironisnya, pemeran video panas tersebut merupakan pegawai rumah sakit.

Untuk memperkuat etos kerja dan akuntabilitas aparatur, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus memimpin apel pagi di Dinas Perhubungan (Dishub), Rabu (26/11

Sebanyak 56 pegawai pemasyarakatan Kalteng telah dijatuhi sanksi disiplin akibat berbagai pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam peredaran telepon genggam dan narkoba di dalam lapas.

Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali mencoreng wilayah Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.

Nasib jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) bisa berubah drastis tahun depan.

Terkait adanya rotasi kepala organisasi perangkat daerah yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah mengingatkan agar seluruh pegawai dinas

Belakangan ini, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K Paruh Waktu ramai jadi perbincangan, terutama soal perbedaannya dengan PPPK Penuh Waktu.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan pihaknya tentu akan menindak tegas kepada pegawai yang berulang kali terindikasi mengonsumsi narkoba.

Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa'I mengajak seluruh pegawai daerah, hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan ramah.

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Murung Raya (Mura) memutuskan untuk menghentikan kontrak tenaga honorer atau non-ASN dengan masa kerja di bawah dua tahun.

Kedisiplinan merupakan hal penting dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara. Imbauan sekaligus peringatan ini diutarakan Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya (Mura), Hermon.

Adapun kriteria tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap II ini adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I; tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS TA 2024; tenaga non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi ASN.

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara resmi telah dibuka hingga 20 Oktober mendatang. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara daring melalui link resmi milik BKN, yakni https://sscasn.bkn.go.id/.