26.7 C
Jakarta
Sunday, October 19, 2025

TAG

MK

Soal Putusan MK PSU Pilkada Batara, Gubernur Agustiar : Yang Menang Adalah Masyarakat Barito Utara

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran. Menegaskan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara

Sengketa PSU Papua Diputus MK, Benhur-Constant Kandas di Meja Hukum

Mahkamah Konstitusi menolak sengketa perselisihan hasil PSU Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.

MK Tolak Gugatan Jimmy–Inry di PSU Pilkada Barito Utara

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Jimmy Carter dan Inriyati Karawaheni.

Putusan MK: Sidang Sengketa Pilkada Barito Utara Dilanjutkan ke Tahap Pembuktian

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melanjutkan sidang sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Putusan MK: Pendidikan SD-SMP Harus Gratis

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah pusat dan daerah menjamin pendidikan dasar warga negara dengan tidak menarik pungutan apa pun. Dengan kata lain, pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP h

Pasca Putusan MK, Gubernur Minta Masyarakat Batara Jangan Terpancing Provokasi

Putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan Gogo-Helo dan Agi-Saja mendapat perhatian serius dari Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran.

MK Perintahkan PSU di Barito Utara, KPU Kalteng Siapkan Langkah Teknis

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada Barito Utara.

KPU Lamandau Gelar FGD Bahas Skenario Pasca Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamandau menggelar Focus Group Discussion (FGD) di aula kantor KPU, Senin (24/2/2025).  FGD ini menjadi langkah antisipatif KPU Lamandau, menantikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Lamandau 2024.

Jelang Putusan MK Pilkada Lamandau, Pengamanan Diperkuat

Polres Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar apel pemberangkatan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Polres Lamandau, Sabtu (22/2). Hal itu guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2024.

Lewati Batas Waktu, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Palangka Raya

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak menerima atau menolak permohonan Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Latest news