Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran. Menegaskan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah pusat dan daerah menjamin pendidikan dasar warga negara dengan tidak menarik pungutan apa pun. Dengan kata lain, pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP h
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamandau menggelar Focus Group Discussion (FGD) di aula kantor KPU, Senin (24/2/2025). FGD ini menjadi langkah antisipatif KPU Lamandau, menantikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Lamandau 2024.
Polres Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar apel pemberangkatan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Polres Lamandau, Sabtu (22/2). Hal itu guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak menerima atau menolak permohonan Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kota Palangka Raya Tahun 2024.