TAG

LHKPN

Kena OTT, Kekayaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tembus Rp 20,3 Miliar

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tercatat memiliki harta sejumlah Rp. 20,3 miliar saat terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam (11/4). 

KPK Ingatkan Wajib Lapor: LHKPN 2025 Harus Disampaikan Sebelum 31 Maret 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seluruh penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 paling lambat 31 Maret 2026.

KPK Sebut Yovie Widianto dan Raline Shah Sudah Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah public figure yang menempati jabatan sebagai staf khusus telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

KPK Sebut Motor Royal Enfield Ridwan Kamil yang Disita Tak Tercantum di LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, motor Royal Enfield tipe Classic 500 Limited Edition tidak tercantum di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan Gubernur Jawa Bara

Pelaporan LHKPN Pejabat Struktural Utama Hampir Mencapai Angka Sempurna

Tingkat kepatuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terus menunjukkan tren yang positif.

LHKPN: Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp 1 Triliun, Punya 45 Tanah dan 23 Kendaraan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Raffi Ahmad yang kini menjabat utusan khusus presiden. Dalam LHKPN itu disebutkan Raffi memiliki harta kekayaan mencapai Rp 1.033.996.390.568, terdapat 45 bidang tanah dan 23 kendaraan yang dimilikinya. 

LHKPN: Kekayaan Mayor Teddy Senilai 15 Miliar

Sekretaris Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teddy menyerahkan LHKPN pada 15 Januari 2025.

Menteri Terkaya Dimiliki Menteri Pariwisata Widiyanti Putri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, seluruh pejabat pada Kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga batas akhir pelaporan pada Selasa (21/1).

Ada 9 Anggota DPRD Lamandau Terpilih Belum Menyampaikan Tanda Terima Laporan LHKPN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamandau, telah menyampaikan surat pemberitahuan. Baik kepada para ketua Partai Politik ataupun langsung anggota DPRD Lamandau terpilih, untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Penyidik Polda Metro Jaya Cecar Firli Bahuri soal Aset yang Tidak Masuk dalam Daftar Harta Kekayaan

PROKALTENG.CO - Penyidik Polda Metro Jaya mencecar Ketua KPK (nonakif) Firli Bahuri dengan 22 pertanyaan.

Latest news