Berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan praktik korupsi yang melibatkan Gubernur Riau periode 2024–2029, Abdul Wahid.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid, sudah menyita Rp 1,6 miliar yang diduga untuk kepala daerah di provinsi tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sempat berusaha melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Riau,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pihaknya membawa sembilan orang dari total 10 orang yang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, pada Senin (3/11
Nama Gubernur Riau Abdul Wahid tengah jadi perbincangan hangat publik usai ikut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Riau, Senin (3/11/2025).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap pada Senin (3/11). Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, pada Senin (3/11). Salah satu yang diamankan diduga merupakan Gubernur Riau Abdul Wahid.
Pemko bersama DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah dengan KPK RI di Ruang Peteng Karuhei I, Senin (20/10).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam kasus korupsi kuota haji Kementerian Agama periode 2023–2024.
