Kepastian Hukum

Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Mukarramah mendorong peningkatan edukasi administrasi pertanahan agar masyarakat memahami legalitas kepemilikan lahan.

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto menerima audiensi APRI untuk membahas kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kewenangan daerah terkait pertambangan rakyat.

Sigit Karyawan Yunianto mendorong kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi penambang rakyat serta masyarakat adat di Kalimantan Tengah.

Disnakertrans Kalteng mendorong pekerja dan pemberi kerja membuat perjanjian kerja tertulis agar hak serta kewajiban kedua pihak memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang jelas.

DPRD Kalteng kawal aspirasi penambang rakyat. Regulasi berpihak dan kepastian hukum menjadi fokus utama.

Peserta Seleksi Jabatan Administratif dan Pengawas di Universitas Palangka Raya mempertanyakan kepastian hasil seleksi yang belum diumumkan sejak Oktober 2025.

Pemkab Lamandau resmi membuka program Nikah Massal Tahun 2026 guna memberikan kepastian hukum perkawinan bagi pasangan lintas agama, dengan proses mudah, gratis, dan jadwal pelaksanaan pada 5 Mei 2026.

DPRD Kalteng mendorong optimalisasi 129 WPR agar tambang rakyat tertib, legal, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Pemkab Katingan telah menerima sebanyak 137 lembar sertifi kat tanah hasil sertifikasi yang telah diselesaikan tahun 2024

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya,  Achmad Zaini. Mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di ruang Command Center Ka

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus ditegakkan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah. Mengajak masyarakat untuk segera mengurus sertifikat tanah mereka. Menurutnya, memiliki sertifikat tanah adalah langkah penting guna memastikan kepastian hukum. Serta mencegah potensi konflik kepemilikan di kemudian hari.