Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto menerima audiensi APRI untuk membahas kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kewenangan daerah terkait pertambangan rakyat.
Disnakertrans Kalteng mendorong pekerja dan pemberi kerja membuat perjanjian kerja tertulis agar hak serta kewajiban kedua pihak memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang jelas.
Peserta Seleksi Jabatan Administratif dan Pengawas di Universitas Palangka Raya mempertanyakan kepastian hasil seleksi yang belum diumumkan sejak Oktober 2025.
Pemkab Lamandau resmi membuka program Nikah Massal Tahun 2026 guna memberikan kepastian hukum perkawinan bagi pasangan lintas agama, dengan proses mudah, gratis, dan jadwal pelaksanaan pada 5 Mei 2026.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini. Mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di ruang Command Center Ka