Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar pembinaan terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tahun 2025.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Masjid Istiqlal Puruk Cahu merupakan kebanggaan masyarakat Murung Raya, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya, termasuk perlu struktur organisasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), menggelar rapat terkait Pertauran Bupati (Perbub) Barito Selatan Nomor 22 tahun 2024, tentang Naskah Tata Dinas, di Aula Kantor Bapperida Barsel, Selasa (11/2/).
Desa Tumbang Mangkutup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah kini menjadi sorotan para investor dalam proyek carbon trading. Proyek yang diinisiasi oleh PT Sumitomo Forestry Indonesia itu, akan fokus mengerjakan restorasi dan pengelolaan ekosistem gambut di Kalimantan Tengah.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan, mengimbau seluruh aparatur desa di Barsel untuk lebih optimal dalam mengelola keuangan desa. Pengelolaan yang baik, menurutnya, menjadi kunci kelancaran pembangunan desa yang berkelanjutan.
Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, membawa suasana baru dalam konteks pemerintahan desa. Disamping penambahan masa jabatan, pemerintah desa juga dituntut lebih meingkatkan pada aspek administrasi.
Kelompok masyarakat di Desa Gandang Kecamatan Maliku melakukan penge lolaan sampah seba gai salah satu sumber pendapatan. Pengelolaan sampah terintegrasi di desa tersebut dijadikan sebagai makanan budi daya maggot BSF.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin membuka secara resmi pelatihan pengelolaan keuangan badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2024 di Palangkaraya, Rabu (6/3).
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid meminta agar masyarakat di Kalteng ini, diberi kewenangan untuk mengelola hutan. Terutama hutan kemasyarakatan.
Menurutnya, selama ini masih banyak di antara masyarakat yang tak maksimal dalam memanfaatkan atau mengelola hutan. Sebab dikarenakan takut berbenturan dengan aturan perundang-undangan yang ada.
