Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Yustinus Gunihardi mengungkapkan dukungannya terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah diuji coba di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak di Kota Palangka Raya dipastikan akan masuk dalam dana cadangan APBD 2025.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang memberikan tanggapannya terkait program makanan bergizi gratis yang direncanakan oleh pemerintah pusat.
Komandan Kodim (Dandim) 1016/Palangka Raya, Kolonel Arh Jimmy Hutapea melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Palangka Raya, Kamis (9/1/2025).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Bendi, mendukung gerakan pemeriksaan kesehatan gratis serentak SeKabupaten Kapuas di Taman Raja Bunu, Senin (6/1).
Sebanyak 79 warga Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya menerima sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).Â
Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis, formulasinya terus digenjot. Mulanya anggaran program ini dipatok Rp 15.000 per porsi. Belakangan, Prabowo menyebut anggaran yang ditetapkan untuk program Makan Bergizi Gratis dikurangi menjadi Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak.
Tarik-ulur anggaran makan bergizi gratis (MBG) akhirnya mencapai final. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran MBG sebesar Rp 10 ribu per porsi.
Keputusan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/11) lalu. Sejak dicanangkan, besaran anggaran MBG sangat dinamis. Semula, anggaran sempat dipatok Rp 15 ribu per porsi. Sempat muncul wacana penurunan anggaran menjadi Rp 7.500 per porsi.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang menyambut baik rencana program makan bergizi gratis untuk pelajar di Palangkaraya. Namun, ia mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar program ini tidak menjadi beban bagi keuangan daerah.
