#dprdpalangkaraya

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi menjelaskan sekolah yang ada di Kota Palangka Raya telah mengikuti tiga periode tahapan seleksi untuk mendapatkan predikat sekolah penggerak. Sebab, sekolah penggerak itu merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia kepada seluruh tenaga pendidik dan sekolah yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Palangkaraya, Wahid Yusuf merespon soal wacana penghapusan Pertalite yang tengah digaungkan oleh PT Pertamina (Persero) dalam beberapa pekan ini. Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng). Begitu juga dengan Kota Palangkaraya. Terlebih  bagi wilayah yang berada di pelosok pedalaman Kalteng yang dinilai masih susah untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut.

Anggota Komisi B Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangkaraya, H.M Khemal Nasery menanggapi positif terkait perombakan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangkaraya beberapa waktu lalu. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin melakukan perombakan sejumlah pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang berakhirnya masa jabatan 2018-2023. Alasannya, tak lain karena ada sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya melaksanakan rapat pembahasan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Palangkaraya di ruang Rapat Komisi DPRD Kota Palangkaraya, Jumat (28/7/2023). Rapat yang dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangkaraya, Vina Panduwinata itu, membahas Rancangan Peraturan (Raperda) rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL). Hasilnya nanti, akan disahkan saat rapat paripurna.

Wakil Ketua I Komisi C DPRD Palangkaraya, Ruselita menuturkan saat ini beredar luas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang korbannya didominasi kaum perempuan. Menurut legislator yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini, kerap kali kaum perempuan mengalami ganguan psikologis akibat trauma yang dialami.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, M.Hasan Busyairi mengatakan lingkungan hidup di Kota Palangkaraya perlu peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan. Tak hanya itu, adanya kerjasama, baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk melakukan pencegahan, permasalahan yang berpotensi merusak atau mencemari.

Wakil Ketua I Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Dudie B Sidau memberikan tanggapan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan tempat pemakaman umum di Kota Palangkaraya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Ted Apry Mahendra mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)  Kota Palangkaraya harus mengedepankan tiga asas keberlanjutan, keadilan dan kearifan lokal.

Wakil Ketua II Komisi A DPRD Kota Palangkaraya, Hj.Mukarramah menyuarakan usulannya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangkaraya tentang pengelolaan pemakaman di Kota Palangkaraya. Dalam hal itu, dirinya berharap senantiasa perlu memperhatikan nilai-nilai estetika, filosofi budaya, adat dan agama.

Wakil Ketua II Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, Arthur Apriossi Tuwan memberikan opsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait adanya Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya.