Kalangan DPRD Mura menyebut banyak desa di pelosok Murung Raya yang masih minim sentuhan pembangunan bahkan terisolasi dikarenakan tidak ada sama sekali infrastruktur darat yang memadai.
Kapasitas aparatur desa diharapkan terus berkembang dalam meningkatkan kualitas desa. Untuk itu, aparatur desa diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang pemerintahan dan tata kelola keuangan desa dengan efektif dan efiisien. Begitu juga transparan, akuntabel dan proposional.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya berharap adanya bantuan program pemerintah bisa mendorong pembangunan secara luas yang lebih merata. Saat ini Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah melaksanakan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam penyusunan Master Plan Pembangunan Balai Benih Hortikultura di Desa Olung Siron Kabupaten Murung Raya.
Wakil Ketua DPRD Murung Raya, Doni, SP.Msi mengatakan pentingnya pendidikan politik harus diberikan sejak dini sebagai pembinaan karakter dan landasan pengetahuan. Khususnya di bidang politik.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi isu menarik dalam proses pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, bentuk netralitas yang dimiliki ASN perlu dijaga.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Murung Raya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pasalnya, ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam membuat sebuah Raperda yang nantinya akan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat dan Hukum Adat.
Kalangan DPRD Murung Raya meminta seluruh camat dapat memahami kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga, jika terjadi persoalan bisa segera tertangani dengan baik.
Ketua DPRD Murung Raya, Doni,SP.Msi menyebut persiapan Sumber Daya Manusia atau SDM tenaga kerja lokal di wilayah Kabupaten Murung Raya perlu mendapat perhatian dari pemerintah.
Kalangan DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk selalu berpegang teguh terhadap peraturan. Selain itu juga mengedepankan kepentingan daerah dalam bekerja. Hal itu diutarakan oleh Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Tuti Marhen belum lama ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) melaksanakan rapat Paripurna agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di gedung rapat paripurna DPRD Mura.
