Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Algrin Gasan, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melakukan revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 86 Tahun 2022, terkait penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas.
Salah satu rekomendasi Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Tahun 2022 adalah memberikan sanksi blacklist kepada perusahaan. Terutama yang sebagai pemenang tender proyek pengerjaan ruas jalan di lima Kecamatan nonpasang surut, dan satu Kecamatan Pasang surut. Hal itu ditegaskan Ketua Pansus LKPj 2022, Berinto.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Yohanes, meminta kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas untuk memberikan tunjang hari raya (THR) tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang ada. Karena itu, dirinya mendorong kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pengawasan dengan baik.
Anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kapuas H. Darwandie, mengikuti tradisi laluhan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi ke-217 Kota Kuala Kapuas dan ke-72 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, di Pelabuhan Danau Mare, Selasa (21/3).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Franco B Dehen menyayangkan Kabupaten Kapuas masih kekurangan tenaga dokter, dan dia berharap hal ini ke depan harus menjadi perhatian.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas H. Parij Ismeth Rinjani menyoroti kualitas air PDAM atau Perumda Tirta Pambelom Kapuas Kapuas. Pasalnya dia mendapat informasi bahwa kualitas air kurang bagus.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Abdurahman Amur mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, agar dapat memperhatikan infrastruktur di RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Yetty Indriana, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas melalui dinas terkait, agar melakukan monitoring dan pemantauan terhadap ketersediaan stok bahan pokok (bapok). Apalagi menjelang Ramadan tahun ini, permintaan kebutuhan bahan pokok diprediksi bakal mengalami peningkatan.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perusahaan besar swasta (PBS), antara lain PT. Wira Utama Lestari (WUL) dan PT Semangat Usaha Agro (SUA) serta warga yang bersengketa lahan, di ruang rapat gabungan, Selasa (21/2).
