Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum, Pemerintahan dan Keuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono menanggapi dugaan praktik money politik yang mencuat menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pil
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Â Provinsi Kalteng tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan ke DPRD Kalteng saat rapat paripurna, Jumat (7/3/2025).
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto mengaku prihatin melihat fenomena balap liar (bali) yang marak terjadi di sejumlah wilayah Kalteng. Terutama selama bulan ramadan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Sayid Abdul Rasyid melakukan reses perseorangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng I, yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangka Raya.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari menanggapi tuntutan mahasiswa tentang peninjauan kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) I Raperda Inisiatif DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dalam tahap penyempurnaan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Ketua Komisi II Siti Nafsiah mendorong semua pihak untuk turut melestarikan kekayaan alam, khususnya di Kalteng untuk masa depan generasi mendatang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran memandang kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran tidak mengganggu kegiatan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan sub pangkalan Liquefied petroleum gas (LPG)Â 3 kilogram.
Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)Â DPRD Kalteng, kebijakan ini dapat meningkatkan distribusi dan ketersediaan LPG bersubsidi bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ferry Khaidir menyoroti terkait Liquefied Petrolium Gas (LPG) tiga kilogram yang mulai bulan Februari ini sudah tidak boleh lagi dijual di pedagang kecuali pangkalan.
