Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hampir setiap tahunnya, tidak lepas dari berbagai potensi bencana alam. Baik itu banjir saat musim penghujan, kebakaran hutan ketika kemarau yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan lahan gambut serta berdekatan dengan sungai.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan lebih efisien dalam menggunakan anggaran dan fokus pada kebutuhan prioritas.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Marudin. Mengatakan ada 27 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dilakukan pembahasan pada tahun 2025 nanti.
Tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit, disoroti Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Wahito Fajriannor.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Abdul Kadir. Memberikan apresiasinya kepada Kapolres Kotawaringin Timur beserta jajarannya yang telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, dengan barang bukti yang cukup besar yaitu 1 kilogram dari dua orang terduga bandar narkoba.
Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kualifikasi pendidikan tenaga pengajar di berbagai wilayah Kotim masih belum memenuhi standar. Dan distribusi tenaga pendidik yang dinilai belum merata.Hal ini menjadi sorotan oleh Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotim.Â
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Diminta untuk menyesuaikan pemberian beasiswa dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Terutama untuk bidang-bidang strategis yang sangat dibutuhkan di daerah ini, Hal tersebut menjadi penting dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Marudin. Mengatakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
