Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi. Mendukung wacana pengangkatan juru bicara bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Menurutnya, keberadaan juru bicara sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi
Pemerintah Kota Palangka Raya. Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (DPKUKMP). Menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya, Senin (10/3/2025) lal
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, beserta jajarannya menghadiri Musyawarah Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya tahun 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya pada Senin (10/3/2025) ini membahas berbagai agenda penting.
Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Arthur Apriossi Tuwan. Meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meningkatkan pengawasan terhadap makanan dan minuman (Mamin) olahan yang beredar selama bulan ramadan.
Kedatangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin dan Achmad Zaini ke Palangka Raya setelah menjalani Akmil di Magelang mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Termasuk Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto.
DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II. Dengan agenda penyampaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya periode 2025-2030.
Pembangunan pusat perbelanjaan Duta Mall Palangka Raya di Jalan Adonis Samad. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak kembali terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kali ini, insiden tersebut melibatkan sesama siswa SMP Hasanka dan terjadi pada Jumat, 21 Februari 2025. Peristiwa ini berlangsung di rumah korban saat orang tuanya sedang bepergian ke luar kota.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery. Meminta agar sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite segera dihapus. Ia menilai sistem ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, justru menambah kerumitan dalam proses pembelian BBM.
