Dalam beberapa pekan terakhir, wilayah Kabupaten Katingan diselimuti kabut asap. Hal ini membuat jajaran DPRD Kabupaten Katingan sangat prihatin. Karena kualitas udara di sejumlah daerah di wilayah Katingan semakin buruk akibat kabut asap.
Maraknya kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) membuat kualitas udara di wilayah Kabupaten Katingan semakin memprihatinkan. Melihat kondisi ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan perlu untuk segera mengambil langkah terhadap dampak kabut asap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.
Angka pengangguran di Kabupaten Katingan cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui instansi teknisnya diminta untuk membuka peluang usaha bagi warga Katingan yang belum mendapatkan pekerjaan.
Pucuk pimpinan di Pemerintah Kabupaten Katingan kini resmi dipegang oleh Penjabat Bupati Katingan Saiful. Dengan kepemimpinan yang baru, jajaran DPRD Kabupaten Katingan diharapkan bisa semakin baik. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Katingan Rudi Hartono.
Pemerintah Kabupaten Katingan kini kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2023. Seleksi PPPK ini mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.
Pemerintah Kabupaten Katingan kini kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2023. Seleksi PPPK ini, mendapat apresiasi dari kalangan Legislatif.
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 mendatang. Seluruh warga desa yang melaksanakan Pilkades, diminta agar meluangkan waktu untuk menggunakan hak pilihnya.
Dua puskesmas di wilayah Kabupaten Katingan, yakni UPTD Puskesmas Pegatan II di Kecamatan Katingan Kuala, dan UPTD Puskesmas Mendawai di Kecamatan Mendawai, telah diresmikan.
Badan jalan dari Kereng Pakahi Kecamatan Kamipang, menuju Kampung Melayu Kecamatan Mendawai. Yang sebelumnya dibuka dua perusahaan besar swasta (PBS) PT Persada Era Agro Kencana dan PT Arjuna Utama Sawit, telah resmi diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.
Supaya tidak menimbulkan masalah dan berujung pada proses hukum, seluruh kepala desa di Kabupaten Katingan diingatkan agar menggunakan anggaran dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis.
