Rencana penerapan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai menjadi sorotan.
Menanggapi berlakunya KUHP baru, DPRD Kalteng menegaskan kebebasan berpendapat tetap dijamin, selama kritik disampaikan secara beretika dan berbasis data.
Wagub Kalteng Edy Pratowo menegaskan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses DPRD menjadi rujukan penting pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan layanan publi
DPRD Kalteng menilai peringatan Isra Mikraj sebagai momentum memperkuat keimanan dan akhlak aparatur dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng Sirajul Rahman menyoroti masih adanya kecamatan di Kabupaten Murung Raya yang belum teraliri listrik secara memadai dan meminta pemerintah daerah segera memberi perhatian serius.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah meminta perusahaan mempercepat realisasi kebun plasma 20 persen serta menjalankan CSR sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
DPRD Kalteng melalui Ampera Mebas menerima berbagai aspirasi warga Barito Timur, mulai dari permintaan mesin komben, perbaikan listrik, hingga bantuan fasilitas Gereja GKE Balawa.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng Muhajirin menyebut pemekaran Kotawaringin masih terhambat moratorium pusat, sementara penentuan ibu kota belum diputuskan dan aspirasi daerah terus bermunculan.
