Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan Monitoring Dalam Daerah terkait pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025/2026 di Kecamatan Kapuas Tengah, belum lama ini.
Kapolres Murung Raya (Mura), AKBP Franky M. Monathen memimpin press release hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa (Kades) Olung Ulu di Kabupaten Murung Raya di halaman Mapolres M
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor menegaskan bahwa transparansi administrasi desa merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa di wilayah Kabupaten Lamandau. Hal ini dilakukan melalui program "Jaga Desa".
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau, melalui program inovatifnya “Jaga Desa”, kembali menyoroti kerentanan pengelolaan Dana Desa terhadap penyelewengan.
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengambil peran untuk memastikan dana desa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Calon Bupati Kapuas Erlin Hardi, memperkenalkan programprogram unggulannya bersama Calon Wakil Bupati Alberkat Yadi kepada masyarakat Kota Air belum lama ini. Salah satunya Anggaran Dana Desa (ADD) tematik dalam kampanye dialogis di Kelurahan Mambulau, Senin (4/11).
Badan Permu syawa rat a n D e sa (BPD) merupakan aparatur desa yang berperan sentral menjalankan tugas pemerintahan di tingkatnya. Perannya juga menentukan maju mundur pengembangan desa.
