Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya, Budi Wahyudi, secara langsung membuka acara yang dihadiri oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sedang mengajukan klaim.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangka Raya menyerahkan 695 paket Alat Pelindung Diri (APD) atau sebanyak 2.085 unit kepada tiga perusahaan di sektor perkebunan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau. Berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya para pekerja sektor perkebunan dengan memberikan jaminan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jamin Kematian (JKM) yang tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024, sebuah forum untuk mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam mendukung produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya Budi Wahyudi mengimbau seluruh peserta untuk segera mengunduh aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya Budi Wahyudi menegaskan pentingnya peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja di Indonesia.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Erfan Kurniawan, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan kini telah mencapai 45,34% dengan 3,2 juta pekerja aktif terdaftar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) resmi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tahun 2024 untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja desa.
