Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat, merata dan bermutu.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45%
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Di Kota Palangka Raya, pelayanan bukan sekadar kewajiban. Ia menjadi ruh pengabdian. Pagi itu, suasana di ruang rapat Pemerintah Kota Palangka Raya terasa berbeda.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pelayanan dalam penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam Program JKN. Seluruh layanan kesehatan untuk DBD, termasuk rujukan ke rumah
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Hingga kini, uji coba KRIS masih berlangsung di sejumlah rumah sakit di Indonesia, namun belum mencakup fasilitas kesehatan di wilayah Kalteng.
PT Timah Tbk mengambil langkah tegas dengan memecat Dwi Citra Weni, pegawainya yang viral di media sosial karena meremehkan pekerja honorer pengguna BPJS Kesehatan. Video unggahannya menuai kecaman luas, memicu kontroversi di kalangan warganet.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim. Mengkritisi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Palangka Raya. Ia menyoroti banyaknya keluhan masyarakat yang diminta membeli obat di luar fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk, meskipun layanan kesehatan tersebut sudah dijamin melalui BPJS Kesehatan.
