Bukannya selesai, persoalan mafia tanah tidak kunjung usai. Bareskrim Polri mendapati para pelaku yang semakin terorganisir memanfaatkan celah. Meski penegakan hukum sudah dilakukan, reformasi sistem
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menghadiri ramah tamah bersama Komisi II DPR RI dan ATR/BPN di Palangka Raya sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam kebijakan agraria dan tata ruang.
Pemkab Kapuas jemput bola ke pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan HGU, HGB, dan Hak Pakai, demi mengoptimalkan penerimaan BPHTB dari sektor perkebunan sawit.
Warga Jalan Hiu Putih VIII, VIII A, VIII B dan XI yang menjadi tergugat intervensi II, menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya, yang memenangkan penggugat Hj Musrifah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) dari tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palangkaraya.
