Menjelang perayaan Idulfitri, Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) se
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan diterapkan di lingkungan Pemprov Kalteng.
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamandau.
Kebijakan efisiensi anggaran di Kota Palangka Raya menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa langkah ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI-Polri, hakim, dan pensiunan akan diberikan paling lambat pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) H Edy Pratowo bersilaturahmi dengan seluruh staff ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah, eselon II, III, IV dan jabatan fungsional di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur, Senin (10/3/2025).
Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan II Provinsi Kalimantan Tengah resmi berakhir pada Jumat (7/3/2025). Selama lima hari, sebanyak 402 peserta dari berbagai instansi di lingkup pemerintah daerah mengikuti rangkaian pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penjabat Bupati Lamandau, Said Salim mengimbau seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk tetap menjalankan tugas dan bekerja seperti biasa selama bulan suci Ramadan 1446 H.Â
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengirimkan delegasi ke Jawa Barat (Jabar) untuk mempelajari strategi penerapan budaya kerja ASN BerAKHLAK.
etua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin. Menyatakan dukungannya terhadap kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK).
