PROKALTENG.CO-Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh instansi pemerintah untuk memperketat keamanan sistem digital. Langkah ini dilakukan menyusul beredarnya informasi mengenai potensi serangan siber yang menyasar berbagai layanan publik pemerintah.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi meski kebenaran ancaman tersebut belum terverifikasi sepenuhnya. Pihaknya meminta setiap pengelola sistem elektronik tidak menganggap remeh potensi risiko yang ada.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan,” kata Aries di Jakarta, Selasa (10/11).
Tindak lanjut antisipasi sudah dilakukan melalui penerbitan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Instruksi ini merujuk pada saran keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait adanya dugaan ancaman yang dikaitkan dengan polemik penerapan pajak transaksi digital luar negeri.
Instansi diminta melakukan langkah preventif seperti memperkuat perlindungan jaringan, menutup celah keamanan, hingga memastikan tim tanggap insiden siap beroperasi. Serangan yang perlu diwaspadai meliputi aksi DDoS, defacement situs, hingga upaya pembajakan DNS.
Selain kepada instansi, masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat mengakses layanan pemerintah. Warga diminta hanya menggunakan situs resmi dan tidak mudah mengeklik tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah guna menghindari penipuan digital.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tegas Aries.(jpg)
PROKALTENG.CO-Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh instansi pemerintah untuk memperketat keamanan sistem digital. Langkah ini dilakukan menyusul beredarnya informasi mengenai potensi serangan siber yang menyasar berbagai layanan publik pemerintah.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi meski kebenaran ancaman tersebut belum terverifikasi sepenuhnya. Pihaknya meminta setiap pengelola sistem elektronik tidak menganggap remeh potensi risiko yang ada.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan,” kata Aries di Jakarta, Selasa (10/11).
Tindak lanjut antisipasi sudah dilakukan melalui penerbitan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Instruksi ini merujuk pada saran keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait adanya dugaan ancaman yang dikaitkan dengan polemik penerapan pajak transaksi digital luar negeri.
Instansi diminta melakukan langkah preventif seperti memperkuat perlindungan jaringan, menutup celah keamanan, hingga memastikan tim tanggap insiden siap beroperasi. Serangan yang perlu diwaspadai meliputi aksi DDoS, defacement situs, hingga upaya pembajakan DNS.
Selain kepada instansi, masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat mengakses layanan pemerintah. Warga diminta hanya menggunakan situs resmi dan tidak mudah mengeklik tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah guna menghindari penipuan digital.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tegas Aries.(jpg)
