27.1 C
Jakarta
Thursday, December 12, 2024

Soal Penyataan Presiden yang Bisa Kampanye dan Memihak, Anies Baswedan Beri Respons Begini

PROKALTENG.CO-Capres nomor urut 1, Anies Baswedan merespons pernyataan Jokowi yang menyebut presiden bisa kampanye dan memihak. Itu tampak dalam tayangan video terbaru acara Desak Anies.

Pada kesempatan itu, Anies yang menjawab pertanyaan salah satu peserta diskusi mengatakan, ketika diangkat menjadi penyelenggara negara, maka pikiran perbuatan tindakan harus merujuk kepada konstitusi. Menurutnya, penyelenggara negara tidak bisa melakukan tindakan, perkataan di luar Konstitusi. Menjalankan negara bukan pakai selara, perasaan, feeling, menjalankan negara pakai aturan.

“Jadi saya ketika mendengar itu, saya bilang panggil ahli hukum tata negara, apakah pernyataan itu sesuai ketentuan hukum yang ada di republik ini, jadi bukan soal setuju atau tidak setujua, ini benar atau salah,” kata Anies dikutip Fajar.co.id, Jumat (26/1/2024).

Baca Juga :  Anies Pastikan Istrinya Tak Ikut Cawe-cawe Jika Jadi Presiden

“Kalau kita membiarkan setiap pernyataan itu kita cari yang setuju atau tidak setuju akhirnya nggak jelas benar apa salahnya,” sambungnya.

Menurut Anies presiden merupakan posisi tertinggi sebagai penjaga etik di suatu negara. Sehingga tugasnya harus melampaui partisan politik atau politik kepentingan.

“Menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik di republik ini, dia harus melampaui partisan politik, dia harus melampaui politik-politik kepentingan, karena dia membawa simbol negara,”jelasnya.

Seharusnya kata Anies, seorang kepala negara harus menjadi pengayom dan contoh buat masyarakat luas.

“Memayungi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar.
Bagaiamana kalau penyelenggara panitia sekaligus peserta, apa yang terjadi,”ucapnya.

“Jadi kalau penyelenggara yah jadi penyelenggara negara, peserta kontestasi yah peserta kontestasi, jangan dicampur,”sambung Anies.

Baca Juga :  TKN Prabowo-Gibran : Bansos Hak Rakyat, Tak Boleh Ditunda-tunda Apalagi Dihambat dan Ditolak

Karena kalau dicampur kepentingan, Anies mengungkapkan akan menurunkan kewibawaan proses demokrasi di Indonesia.

“Jadi menurut hemat kami terkait statementnya ahli hukum tata negara, mereka yang tahu, ada pasalnya pasti,”ujar Anies.

Anies menambahkan, kepala negara harus ada di atas partisan politik dan justru mengayomi semuanya dan menjalankan pesan yang disampaikan oleh presiden.

“Karena kebetulan saya diajak makan siang waktu itu. Waktu makan siang itu saya sampaikan, pak presiden, saya sering bertemu orang-orang yang mencintai bapak. Dan mereka mengatakan orang orang yang mencintai bapak berpesan sampaikan ke bapak presiden netral,”ujarnya.

“Dan beliau menyampaikan negara akan netral menurut saya laksanakan apa yang disampaikan itu,” pungkasnya. (ikbal/fajar/jpg)

PROKALTENG.CO-Capres nomor urut 1, Anies Baswedan merespons pernyataan Jokowi yang menyebut presiden bisa kampanye dan memihak. Itu tampak dalam tayangan video terbaru acara Desak Anies.

Pada kesempatan itu, Anies yang menjawab pertanyaan salah satu peserta diskusi mengatakan, ketika diangkat menjadi penyelenggara negara, maka pikiran perbuatan tindakan harus merujuk kepada konstitusi. Menurutnya, penyelenggara negara tidak bisa melakukan tindakan, perkataan di luar Konstitusi. Menjalankan negara bukan pakai selara, perasaan, feeling, menjalankan negara pakai aturan.

“Jadi saya ketika mendengar itu, saya bilang panggil ahli hukum tata negara, apakah pernyataan itu sesuai ketentuan hukum yang ada di republik ini, jadi bukan soal setuju atau tidak setujua, ini benar atau salah,” kata Anies dikutip Fajar.co.id, Jumat (26/1/2024).

Baca Juga :  Anies Pastikan Istrinya Tak Ikut Cawe-cawe Jika Jadi Presiden

“Kalau kita membiarkan setiap pernyataan itu kita cari yang setuju atau tidak setuju akhirnya nggak jelas benar apa salahnya,” sambungnya.

Menurut Anies presiden merupakan posisi tertinggi sebagai penjaga etik di suatu negara. Sehingga tugasnya harus melampaui partisan politik atau politik kepentingan.

“Menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik di republik ini, dia harus melampaui partisan politik, dia harus melampaui politik-politik kepentingan, karena dia membawa simbol negara,”jelasnya.

Seharusnya kata Anies, seorang kepala negara harus menjadi pengayom dan contoh buat masyarakat luas.

“Memayungi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar.
Bagaiamana kalau penyelenggara panitia sekaligus peserta, apa yang terjadi,”ucapnya.

“Jadi kalau penyelenggara yah jadi penyelenggara negara, peserta kontestasi yah peserta kontestasi, jangan dicampur,”sambung Anies.

Baca Juga :  TKN Prabowo-Gibran : Bansos Hak Rakyat, Tak Boleh Ditunda-tunda Apalagi Dihambat dan Ditolak

Karena kalau dicampur kepentingan, Anies mengungkapkan akan menurunkan kewibawaan proses demokrasi di Indonesia.

“Jadi menurut hemat kami terkait statementnya ahli hukum tata negara, mereka yang tahu, ada pasalnya pasti,”ujar Anies.

Anies menambahkan, kepala negara harus ada di atas partisan politik dan justru mengayomi semuanya dan menjalankan pesan yang disampaikan oleh presiden.

“Karena kebetulan saya diajak makan siang waktu itu. Waktu makan siang itu saya sampaikan, pak presiden, saya sering bertemu orang-orang yang mencintai bapak. Dan mereka mengatakan orang orang yang mencintai bapak berpesan sampaikan ke bapak presiden netral,”ujarnya.

“Dan beliau menyampaikan negara akan netral menurut saya laksanakan apa yang disampaikan itu,” pungkasnya. (ikbal/fajar/jpg)

Terpopuler

Artikel Terbaru