MANTAN komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Hadar Nafis Gumay setuju untuk dilakukan evaluasi terhadap pilkada langsung.
Pasalnya, muncul biaya mahar politik yang sangat tinggi dari partai politik.
“Persoalan juga yang sangat menonjol yaitu persoalan politik uang. Hal ini
menurut kami harus dibenahi,†kata Hadar di kantor Formappi, Jalan Matraman
Raya, Jakarta Timur, Minggu (24/11).
Hadar menyatakan, politik uang memang permasalahan yang terjadi pada proses
Pilkada langsung yang memang harus dibenahi. Terlebih, jika proses Pilkada
tidak dilakukan secara langsung, mahar politik pun tetap ada.
“Faktor politik uang itu bukan berarti tidak dibenahi, kita pastikan bahwa
mereka bisa bekerja dengan baik memenuhi perannya,†tegas Hadar.
Oleh karena itu, Hadar menyetujui jika ingin adanya evaluasi Pilkada. Maka
harus didasari dengan data-data yang relevan.
“Kami setuju didasari dengan data-data, tetapi jangan melompat kesalahan
ini karena pelaksanaannya (secara langsung),†pungkasnya.
Sebelumnya, wacana evaluasi Pilkada pertama kali diungkapkan oleh Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia berharap adanya kajian indeks
kedewasaan demokrasi pada tiap-tiap daerah terkait Pilkada langsung.
Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi
opsi mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.
“Salah satunya sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau
asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity , yaitu
kedewasaan demokrasi tiap daerah,†kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (18/11). (JPC/KPC)