PALANGKA
RAYA, KALTENGPOS.CO – Anggota DPD RI Habib Said Abdurrahman
didampingi Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya, melakukan pertemuan
dan dialog dengan puluhan kepala desa dan aparatur desa, Jumat
(24/7).
Pertemuan
itu membahas berbagai persoalan terutama terkait pengawasan UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa perihal implementasi program kebijakan transfer ke daerah dan dana
desa dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2021 terkait pandemi corona virus
atau covid-19.
Selain itu,
pertemuan itu juga membahas pengelolaan lahan gambut jelang musim kemarau tanpa
membakar. Anggota DPD RI Komite IV Habib Abdurrahman mengatakan, dalam
kunjungan ke kembali ke daerah pemilihan, melakukan pertemuan dan dialog dengan
sejumlah kepala desa dan perangkat desa.
“Dialog
kita dengan 25 orang pimpinan Pemerintahan Desa perwakilan Kabupaten
Kotawaringin Timur, terkait pengawasan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
perihal implementasi program kebijakan transfer ke daerah dan dana desa dalam
rangka pemulihan ekonomi di tahun 2021 terkait pandemi corona virus atau
covid-19. Krmudian pertemuan itu juga membahas pengelolaan lahan gambut
jelang musim kemarau tanpa membakar,” ucap Anggota DPD RI Habib
Abdurrahman, Jumat (24/7).
Dia
mengatakan, dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Wagub Kalteng Habib Ismail
bin Yahya, banyak masukan dan informasia yang disampaikan beberapa kepala desa
tersebut. Dia menyampaikan, aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan akan
diperjuangkan nantinya di DPD RI.
“Pada
intinya masyarakat ingin, anggaran penanganan covid-19 dapat dimaksimalkan
untuk membangun kembali ekonomi masyarakat yang saat ini terdmapak covid-19.
Dan mereka ingin dana desa dapat digunakan secara maksimal dan transfer juga
tidak terlambat, sehingga penggunaan dapat dimaksimalkan,” ucapnya.
Perihal
pengelolaan lahan disaat kemarau, dia meminta masyarakat dapat menggunakan
cara-cara bijal agar tidak membakar dengan sembarangan dalam membuka
lahan.
Sementara
itu, Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya mengajak seluruh lapisan
masyarakat melalui aparatur desa untuk waspada terhadap kebakaran lahan.
“Kita sudah memasuki musim kemarau dan jika lengah terhadap pengawasan
serta pelaksanaan terhadap pola pembersihan lahan maka akan terjadi bencana.
Jika terjadi bencana itu akan merugikan masyarakat Kalimantan Tengah,”
ujarnya.
Menurutnya,
program pembasahan lahan gambut merupakan salah satu program yang akan menjadi
antisipasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Jika melihat luasnya
hamparan gambut khususnya propinsi
Kalimantan tengah maka program ini adalah langkah smart.