PROKALTENG.CO – Dapat tudingan miring dan kritikan dari kanan kiri, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ogah pusing. Meski panen serangan usai mengkritik kinerja Gubernur DKI, Anies Baswedan.
“Mengumbar kebencian terhadap kritik Giring itu menampilkan wajah mereka yang sebenarnya,” ujar Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat PSI, Ariyo Bimmo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, yang dilakukan Giring maupun sikap kritis wakil PSI di DPRD DKI Jakarta adalah wujud keberpihakan kepada warga Ibu Kota. “Sangat beralasan bagi pihak yang mendukung Anies bereaksi terhadap pernyataan Giring,” ucapnya.
Aktivis Koalisi Indonesia Bebas TAR (Kabar) ini menjelaskan, kritik tajam PSI ke Gubernur DKI Jakarta itu semata agar terjadi transparasi penggunaan duit rakyat terkait rencana pengadaan balapan Formula E.
“Yang dilakukan Giring konsisten dengan sikap PSI dalam interpelasi Formula E. Banyak kebijakan yang harusnya bisa dijelaskan secara transparan, namun tidak dilakukan,” tutupnya.
Sebut Anies Pembohong
Sebelumnya, Plt Ketum PSI, Giring Ganesha menyebut, Gubernur Anies pembohong karena dianggap bersikap pura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat di tengah pandemi Covid-19. Mantan vokalis grup band Nidji itu berharap, Anies tidak menjadi calon presiden di Pemilu 2024.
“Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” ujar Giring yang disiarkan di kanal YouTube resmi PSI, berjudul ‘Gubernur Anies Pembohong’ pada Senin (20/9).
Dalam video itu, Giring mengajak publik melihat Anies dari sisi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta semasa pandemi ini. Duit gede DKI Jakarta itu dituding untuk kepentingan pribadi maju di Pilpres 2024.
“Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta membatalkan rencana balap mobil Formula E dan menggunakan Rp 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu,” ucapnya.
Dikeroyok Parpol Oposisi dan Koalisi
Sontak, pernyataan Giring itu membuatnya panen kritikan. Mulai dari partai oposisi, maupun partai koalisi. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera langsung pasang badan membela jagoannya di Pilkada DKI Jakarta 2017 itu.
“Semua bebas berpendapat, dan tugas Mas Anies fokus bekerja melayani warga Jakarta. Biar publik yang menilai,” cuitnya di jejaring Twitter-nya, kemarin.
Partai koalisi juga ikut membela. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menilai, pernyataan Giring ini menjadi preseden negatif bagi iklim demokrasi di Indonesia. Dia berharap, seluruh politisi bersikap santun dan bikin adem iklim politik.
Pembelaan soal tuduhan Giring eks Nidji ke Anies juga disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia menyebut, sosok Anies yang penuh integritas. “Andai kata Pak Anies seorang pembohong, tentu banyak gugatan, baik hukum pidana maupun perdata. Sampai saat ini saya belum lihat itu,” tuturnya.
Fungsionaris PDIP, Aria Bima juga angkat suara soal tudingan Giring ke Anies. Dia bilang, kinerja seorang pemimpin harus sinkron, baik kata maupun perbuatan. “Jika tidak sinkron, potensial menimbulkan tuduhan pembohongan publik,” imbuhnya.
Ketua DPP PKB, Daniel Johan menduga, Giring sebenarnya sedang mempromosikan Anies dalam videonya tersebut. “Jangan-jangan itu ungkapan sayang terselubung Giring buat Anies,” ucapnya.
Partai Gerinda juga tak mau ketinggalan. Partai pengusung Anies tersebut meminta, PSI agar tak mencaci maki Anies. “Kritik boleh-boleh saja karena itu hak mereka. Tapi janganlah mudah memberi label orang sebagai pembohong,” kata politisi Gerindra, Habiburokhman.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyoroti, tuduhan Giring soal Anies Baswedan pembohong menimbulkan narasi permusuhan. “Tentunya ini cara yang tidak baik untuk situasi hari ini, saling menuding dan memojokkan,” katanya.
Meski wakilnya tak ada yang lolos ke Senayan, di sejumlah daerah, kader PSI berhasil duduk di DPRD. Termasuk di DPRD DKI Jakarta.
Di Kebon Sirih, PSI selama ini juga selalu tampil dengan kritikan tajamnya ke Pemprov DKI. Salah satunya akhir tahun lalu, terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan tata ruang peraturan zonasi.
Namun sikap kritis PSI saat itu, malah disikapi semua fraksi DPRD DKI dengan memilih walk out (WO) saat Sidang Paripurna. WO sebelumnya dilakukan anggota DPRD karena menilai, sikap PSI di DPRD tidak konsisten dengan sikap DPW.
Aksi WO itu dilakukan ketika fraksi PSI membacakan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan tata ruang peraturan zonasi Senin lalu. Aksi WO anggota DPRD DKI Jakarta ini diawali protes yang disampaikan oleh anggota DPRD DKI Fraksi Golkar, Jamaludin.
Namun, atas sikap WO seluruh fraksi di DPRD, PSI menyatakan, akan tetap menyuarakan kritik pada DPRD. “Apapun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat. Kami terus komitmen menjaga uang rakyat. Tentunya pilihan yang kami ambil membawa konsekuensi politik,” kata Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Vitor Sianipar, saat itu.