PALANGKA
RAYA-Berdasarkan
rilis yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI awal tahun yang lalu,
Provinsi Kalteng merupakan salah satu daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan
Pilkada. Rencananya update data untuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) secara
nasional akan dilaunching hari ini, Selasa (23/6).
Hal itu disampaikan oleh Ketua
Bawaslu Kalteng Satriadi, kemarin. Bawaslu sendiri, kata
Satriadi, telah memaksimalkan fungsi pengawasan untuk meminimalisir kerawanan.
“Upaya ini diawali dengan upaya pencegahan, misalnya dengan melakukan
sosialisasi terkait hal-hal yang dilarang. Mana yang boleh dan mana yang tidak
boleh jika itu terkait larangan, pidana dan administrasi,†kata Satriadi kepada
Kalteng Pos (Grup Kaltengppos.co), Senin (22/6).
Dijelaskan Satriadi,
Bawaslu Kalteng sudah siap untuk melaksanakan pengawasan pilkada serentak 2020.
Hal ini diawali dengan telah diaktifkannya kembali seluruh jajaran pengawas
adhoc dijajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan atau Desa.
“Kita juga saat ini
sedang sibuk untuk membekali jajaran pengawas terkait dengan peningkatan
kapasitas baik bimtek dan rakor, yang kesemuanya karena kondisi Covid-19
dilaksanakan melalui mekanisme daring,†ungkapnya.
Namun untuk daerah yang
tidak terjangkau jaringan, tentu dilakukan secara langsung melalui tatap muka
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti yang disosialisasikan
pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, tantangan
terberat saat ini adalah situasi sekarang yang masih dalam masa pandemi Covid-19.
Sehingga akan banyak hal yang harus disesuaikan. Misalnya terkait dengan
protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran penyelenggara.
“Kemudian ada hal
lain seperti netralitas ASN, dan termasuk potensi politisasi bansos yang perlu
diwaspadai selama proses tahapan berlangsung,†pungkasnya.