PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pasca-Kongres Luar Biasa (KLB)
oleh kubu Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran DPD Demokrat Kalteng mendatangi Subdit
Politik Direktorat Intelkam Polda Kalteng, Senin (22/3).
Jajaran pengurus DPD Partai Demokrat
Kalteng itu dipimpin Sekertaris DPD Junaidi, didampingi Wakil ketua Hatir Sata
Tarigan, Wakil Sekretaris Atuk Nurmansyah, Direktur Eksekutif Daerah Hery
Purwanto, wakil bendahara Basirun B Sahepar, Ketua Bappilu Eddy Rustian serta
Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Elsantos
Harinatalno.
“Hari ini, kami jajaran
pengurus DPD Demokrat bersilaturahmi dengan Subdit Politik Dit Intelkam Polda
Kalteng, Pak Yoyo serta anggota lainnya,” kata Junaidi melalui rilisnya
yang diterima prokalteng.co, Senin
(22/3/2021).
Hal itu jelas Junaidi, dilakukan
sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua
DPD Partai Demokrat Kalteng Nadalsyah.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya
menyampaikan beberapa hal, khususnya tentang perkembangan dan kondisi Partai
Demokrat, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota se Kalteng pasca KLB
yang dinilai ilegal di Sumatera Utara.
“Kita telah menyampaikan
situasi dan perkembangan politik Partai Demokrat pasca KLB. Dan kita juga
menyampaikan bahwa seluruh ketua Demokrat di Kalteng tidak pernah memberikan
surat mandat ataupun surat tugas kepada siapapun untuk menghadiri KLB di Deli
Serdang, Sumatera Utara,” tegasnya.
Selain itu imbuh dia, DPD
Demokrat Kalteng bersama seluruh Ketua DPC Demokrat se Kalteng juga menghadap
AHY untuk berikrar tetap setia di bawah DPP Demokrat kepemimpinan AHY. “Intinya,
semua persoalan dan sikap politik Demokrat Kalteng serta kondisi politik saat
ini di tubuh Demokrat sudah kami sampaikan kepada pihak Polda melalui Subdit
Politik Dit Intelkam dan juga sebagai pembina partai politik di Kalteng selain
gubernur,” tukasnya.
Sementara itu Kasubdit Politik
Dit Intelkam Polda Kalteng AKBP Yoyo Roswandi, mengatakan silaturahmi politik
seperti ini tidak hanya dilakukan Partai Demokrat saja, tapi juga dengan partai
lain. Itu sesuai dengan tugas Kasubdit politik di Polda, yang senantiasa
melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan partai politik.
“Melihat perkembangan dan
situasi politik di Demokrat saat ini, intinya kita saling tukar informasi. Yang
jelas, kami masih mengakui kepengurusan yang diputuskan pemerintah pusat karena
memang masih terdaftar di Kemenkumham,” pungkasnya.