Sekretaris Jenderal
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan
pihaknya tak akan melarang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir
menugaskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi orang tertinggi di
Pertamina. Menurut Hasto, penunjukan tersebut tidak akan membuat Ahok keluar
dari partai berlogo banteng ini.
“Tidak harus keluar
karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan
profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict
of interest,†ujar Hasto, Rabu (20/11).
Karenanya, Hasto berharap
agar publik tidak terlalu khawatir jika Ahok nantinya betul didapuk menjadi bos
di Pertamina. “Siapa sih yang mengatur Pak Ahok kalau untuk kepentingan
jangka pendek dan kepentingan sempit,†katanya.
Hasto menyatakan,
pihaknya menyerahkan keputusan ini sepenuhnya kepada Erick Thohir untuk
melakukan fit and proper test terhadap beberapa kader lain
yang akan ditempatkan di BUMN. Pasalnya selain Ahok, ada juga mantan Komisioner
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang digadang-gadang menjadi
salah satu bos di anak perusahaan BUMN.
“Kami serahkan
seluruhnya kepada menteri BUMN untuk penugasan bagi putra putri terbaik bangsa
yang punya kemampuan, profesionalitas, punya kemampuan di dalam memberikan arah
pengelolaan BUMN,†imbuhnya.
Mengenai adanya
penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina, Hasto mengatakan bahwa protes
demikian akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan. “BUMN dengan
seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat
dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan
usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha
strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara,†pungkasnya.(jpc)