26.3 C
Jakarta
Tuesday, April 15, 2025

Ketua Umum PAN Minta Presidential Treshold Diubah Jadi 4 Persen

JAKARTA, PROKALTENG.CO –  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, ambang batas presiden atau presidential treshold sebaiknya tidak perlu 20 persen. Hal ini karena bisa terjadi politik transaksional.

Adapun presidential treshold merupakan syarat minimal jumlah suara atau kursi partai politik di parlemen yang harus dikumpulkan oleh calon presiden-wakilpresiden untuk bisa maju di pemilu presiden.

“Kami kemarin mengusulkan Pilpres partai politik itu jangan dibatasi 20 persen, karena itu akan menghasilkan politik transaksional,” ujar Zulkifli dalam pidato kebangsaan di YouTube CSIS, Kamis (19/8).

Wakil Ketua MPR ini mengusulkan, presidential treshold sebaiknya diubah menjadi 4 persen. Dengan angka tersebut suara partai tidak akan hangus karena tidak mencalonkan.

Baca Juga :  Jalani Hidup Sehat dan Produktif dengan Menjauhi Narkoba

“Oleh karena itu Pilpres cukup 4 persen, dan partai politik kalau dapat wakil silakan. Enggak hangus pak,” katanya,

Menurut Zulkifli adanya presidential treshold tersebut membuat politik di Indonesia menjadi transaksional. Mereka menghalalkan segala cara seperti melakukannya dengan uang.

“Karena kita dibatasi, undang-undangnya seperti itu, sistemnya juga begitu akhirnya apa politik kita menjadi politik yang transaksional, semua ukurannya uang, yang penting menang, mengabaikan nilai-nilai. Nah inilah yang kita alami sekarang,” ungkapnya.

Zulkifli menturkan PAN bakal terus berjuang agar presidential treshold menjadi 4 persen. Hal ini lantaran dirinya tidak ingin melihat demokrasi yang diwarnai dengan politik transaksional.

“Demokrasi yang punya nilai itulah akan menghasilkan kesetaraan, harmoni, itu mengurangi kesenjangan dan seterusnya itu. Itu yang kita perjuangkan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Siang Ini Nasib Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi Diputuskan

JAKARTA, PROKALTENG.CO –  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, ambang batas presiden atau presidential treshold sebaiknya tidak perlu 20 persen. Hal ini karena bisa terjadi politik transaksional.

Adapun presidential treshold merupakan syarat minimal jumlah suara atau kursi partai politik di parlemen yang harus dikumpulkan oleh calon presiden-wakilpresiden untuk bisa maju di pemilu presiden.

“Kami kemarin mengusulkan Pilpres partai politik itu jangan dibatasi 20 persen, karena itu akan menghasilkan politik transaksional,” ujar Zulkifli dalam pidato kebangsaan di YouTube CSIS, Kamis (19/8).

Wakil Ketua MPR ini mengusulkan, presidential treshold sebaiknya diubah menjadi 4 persen. Dengan angka tersebut suara partai tidak akan hangus karena tidak mencalonkan.

Baca Juga :  Jalani Hidup Sehat dan Produktif dengan Menjauhi Narkoba

“Oleh karena itu Pilpres cukup 4 persen, dan partai politik kalau dapat wakil silakan. Enggak hangus pak,” katanya,

Menurut Zulkifli adanya presidential treshold tersebut membuat politik di Indonesia menjadi transaksional. Mereka menghalalkan segala cara seperti melakukannya dengan uang.

“Karena kita dibatasi, undang-undangnya seperti itu, sistemnya juga begitu akhirnya apa politik kita menjadi politik yang transaksional, semua ukurannya uang, yang penting menang, mengabaikan nilai-nilai. Nah inilah yang kita alami sekarang,” ungkapnya.

Zulkifli menturkan PAN bakal terus berjuang agar presidential treshold menjadi 4 persen. Hal ini lantaran dirinya tidak ingin melihat demokrasi yang diwarnai dengan politik transaksional.

“Demokrasi yang punya nilai itulah akan menghasilkan kesetaraan, harmoni, itu mengurangi kesenjangan dan seterusnya itu. Itu yang kita perjuangkan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Siang Ini Nasib Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi Diputuskan

Terpopuler

Artikel Terbaru