SAMPIT- Musyawarah
Daerah (Musda) Partai Golkar yang X di
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendadak ditunda padahal peserta dari
pengurus di tingkat Kecamatan sudah hadir di Sampit dan mulai mengikuti acara musda
tersebut.
Sekretaris DPD Partai
Golkar Kabupaten Kotim, Joni Abdi mengatakan penundaan musda tersebut
berdasarkan intruksi DPP dan penundaan ini semata-mata DPD provinsi melihat
situasi di daerah agar tetap kondusif sehingga mereka mengambil kebijakan untuk
menunda Musda itu.
“Mekanisme dalam
partai Golkar, yang melakukan penundaan itu adalah DPD Provinsi, sehingga yang
seharusnya hari ini dilaksanakan musda, tetapi kami tunda karena ada surat dari
provinsi, hingga sampai pada tahapan-tahapan pilkada nanti,” ujar Joni
Abdi
Menurutnya kenapa
intruksi musda itu ditunda kemungkinan dari DPD Provinsi mempunyai pertimbangan
agar stabilitas dan eksebiltas dalam pilkada dapat terjaga, karena semangat
dalam musda ini merupakan semangat untuk menangkan calon yang diusung partai
Golkar.
Saat ditanya terkait
rekom partai Golkar Joni Abdi mengatakan saat ini masih dalam proses dan dalam
waktu dekat DPP akan menyerahkan B1KWK parpol yang merupakan rekomendasi dari
satu partai politik dan BKWK Parpol yang merupakan gabungan partai politik.
“Makanisme dalam
partai Golkar hasil survei yang tertinggi lah yang tentu akan mendapatkan
rekomendasi tetapi keputusannya tetap ditangan DPP jadi kami masih menunggu dan
dalam waktu dekat antara tanggal 20 sampai 25 Agustus nanti rekomendasi itu
akan diserahkan DPP dan saat ini hasil survei tertinggi adalah pasangan HM
Taufiq Mukri dan Supriadi ,” terang Joni Abdi
Dirinya juga
menambahakan dengan penundaan ini maka kepengurusan tetap kepengurusan yang
ada. Selanjutnya akan ada perpanjangan surat keputusan, tapi tidak
diperkenankan memutuskan pelaksana tugas ketua di kecamatan meski masa
kepengurusan di sana sudah habis.
Sementara ketua Panitia
Musda X Partai Golkar Kotim H Rudianur mengatakan sejak awal saat rapat di DPD
Golkar Provinsi Kalteng dirinya sudah menyatakan apabila ada musda ditengah
pelaksanaan pilkada itu akan menjadi perpecehan dan itu sudah dirinya tekankan
dari awal. Karena aturan DPP meminta untuk melaksanakan musda dan itu sudah
laksanakan.
“Lihat aja sendiri
kami sudah siap untuk melaksanakan musda, dan pengumpulan pengurus kecamatan
juga siap, tetapi ditengah perjalanan ada perintah penundaan dan kami sangat
sepakat akan dilakukan penundaan musda tersebut,” ucap Rudianur.
Dirinya juga menambahkan sejak dulu, kalau ada
pilkada dan bertepatan pada musda, maka musda itu akan ditunda terlebih
dahulu, dan ini sudah berulang-ulang
kali dirinya katakan pada saat rapat di DPD Provinsi agar musda ditunda, dan
akhirnya pada hari pelaksanaannya akhirnya ditunda juga.
“Dengan penundaan ini saya meminta untuk
semua pengurus kecamatan untuk tetap solid dan tetap mendukung siapa yang nanti
akan dicalonkan oleh partai Golkar nantinya,” ujarnya.
Sementara salah satu kader partai Golkar yang
juga Anggota DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Arsyad mengatakan pembatalan
tersebut sudah dirinya ketahui pada malam harinya tetapi yang berhak akan
menyampaikan itu adalah ketua ataupun sekertaris DPRD Golkar Kabupaten Kotim.
“Dengan adanya surat tersebut kami meminta
semua taat dan patuh, jangan ada kita mencurigai apapun ada hal-hal dibalik itu
semua dan anggaplah itu masa lalu, tetapi marilah kita melangkah kedepan untuk
lebih baik lagi ” ujar Arsyad yang juga merupakan pengurus DPD Partai
Golkar Provinsi.
Dirinya juga mengingatkan agar membangun
demokrasi secara sehat, karena partai Golkar merupakan partai besar yang lama
dan berpengalaman serta tujukanlah partai yang elegan dan punya adat dan etika
sehingga dipandang dan orang akan bersimpati.