Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019
yang sudah digelar sejak 14 November 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta
Selatan. Hasil dari kegiatan ini, partai pimpinan Sohibul Iman itu menghasilkan
6 keputusan yang akan diperjuangkan untuk tahun-tahun mendatang.
Keputusan pertama
yakni menegaskan diri sebagai partai oposisi untuk mengawal pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Hal ini guna menjaga sistem
kontrol pemerintah, sekaligus menyalurkan aspirasi rakyat.
“Sikap politik ini
dilandasi pemikiran hahwa PKS berkomitmen untuk menjaga etika kepantasan dalam
berdemokrasi, merawat demokrasi agar tetap sehat dan berjalan di atas rel yang
benar,†kata Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sabtu (16/11).
Kedua PKS berkomitmen
memperjuangkan janji-janji politik yang dilontarkan pada pemilu 2019. Seperti
RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-Agama, dan kebijakan
publik strategis prioritas lainnya.
“Membebaskan pajak
sepeda motor ber-cc kecil. SIM berlaku sekali seumar hidup. Membebaskan pajak
penghasilan untuk masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta,†imbuh
Kamal.
Rekomendasi ketiga
yaitu PKS berkomitmen untuk terus menjaga dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945,
NKRI dan Bhinneka Tunggal lka sebagai konsensus dasar kehidupan berbangsa dan
bernegara. Partai menolak separatisme, komunisme, radikalisme, dan terorisme.
“Dalam hubungan dengan
ini, PKS mendeklarasikan Sekolah Cinta Indonesia, yang diperuntukan bagi
Anggota Partai dan masyarakat umum terutama generasi muda, yang diselenggarakan
di kaantor-kantor partai, dari pusat sampai ke daerah,†tambah Kamal.
Keempat PKS pada 2020
mendatang akan melakukam rekruitmen anggota baru secara terbuka kepada
masyarakat terutama generasi muda yang ingin bergabung. PKS memastikan seluruh
masyarakat dari berbagai kalangan, agama, budaya memiliki kesempatan yang sama.
Rekomendasi kelima PKS
menargetkan kemenangan pada pilkada serentak 2020. Mereka menolak segala bentuk
politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, dan intervensi
kepasa aparat penegakan hukum dan pemerintah.
“PKS mencanangkan
target pemenangan 60 persen dalam Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270
kabupaten / kota di tahun 2020,†tegas Kamal.
PKS memastikan pada
2020 mendatang, siap berkoalisi dengan partai politik manapun dalam mengusung
calon kepala daerah. Keputusan terakhir yakni PKS akan memperkuat sistem
organisasi partai melalui tata kelola partai, dengan meningkatkan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) agar partai memiliki kapasitas, kualitas dan komitmen
yang lebih baik.(jpc)