PROKALTENG.CO – Klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku mengaku memiliki big data dari pengguna media sosial seperti Facebook dan Twitter yang jumlahnya sekitar 110 juta tentang wacana penundaan pemilu, memantik reaksi banyak pihak.
Menurut Luhut, dari data tersebut diketahui masyarakat kelas menengah ke bawah tidak ingin ada kegaduhan akibat Pemilu 2024. Masyarakat takut adanya pembelahan, seperti pada Pilpres 2019 yang memunculkan istilah cebong dan kampret.
Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim oleh Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Data Luhut soal 110 juta pengguna medsos tersebut ditampik Klaim Luhut itu dipatahkan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, klaim yang dilakukan Luhut amat berlebihan. Kata LaNyalla, pendapat Luhut tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang,” papar LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu, 12 Maret 2022.
Dipaparkan LaNyalla, jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana penundaan pemilu tersebut sebanyak 693.289 percakapan.
Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok. “Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik,” jelas LaNyalla.
Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrean ibu-ibu saat membeli minyak goreng,” kata LaNyalla.
Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menolak wacana penundaan Pemilu, semakin mengukuhkan sikap partainya untuk tidak memberikan ruang terhadap wacana tersebut.
“Dari survei LSI sangat jelas dan tidak perlu diragukan, PDIP kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu. Baik dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan Ibu Kota Negara,” ujar Hasto (3/3).
PDIP, sebut Hasto, tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan presiden. Fokus Banteng saat ini adalah bagaimana memprioritaskan kekuasaan saat ini hadir bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi.
“Bagaimana pemerintah berfokus mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor), kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan pemilu,” kata Hasto.
Politikus PDIP, Adian Napitupulu sampai geleng-geleng kepala mendengarkan pemaparan Luhut soal perpanjangan masa jabatan presiden. Adian merasa heran dengan analisa big data yang dimiliki Luhut. Karena hasilnya berbeda dengan data di lapangan. “Analisa big data yang dimiliki Luhut sudah pasti tidak independen dan sarat kepentingan politik, karena disampaikan oleh politikus,” kata Adian, kemarin.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi penasaran siapa yang memasok data ke Luhut. “Yang punya big data yang diklaim Opung nggak mau keluar. Harusnya dibuka aja, nanti kita diskusikan secara terbuka. Kalau perlu para ahli big data yang lain seperti @ismailfahmi dll juga presentasi,” ujarnya diakun Twitternya, @BurhanMuhtadi.
Bos lembaga survei SMRC, Saiful Mujani rupanya penasaran juga dengan big data yang diungkap Luhut. Melalui akun Twitter miliknya, Saiful menanyakan soal big data ini ke pakar media sosial Ismail Fahmi. “Mas @ ismailfahmi benar tidak klaim ini? Katanya dari big data. Sangat terbalik dengan berbagai temuan survei nasional. Hampir semua pemilih partai-partai itu menolak penundaan Pemilu,” kicau Saiful, di akun @saiful_mujani, sambil menautkan berita soal pemilih PDIP, Gerindra dan Demokrat menginginkan penundaan Pemilu
Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi langsung menjawab dengan lugas. “Impossible!!,” tegas @ismailfahmi. Kata dia, tak mungkin ada 110 juta user media sosial Indonesia yang berbicara soal perpanjangan masa jabatan. “Data Drone Emprit, user Twitter yang paling cerewet soal isu masa jabatan presiden ini, mentok hanya 10 ribu,” ungkapnya.
Ismail lalu membeberkan hasil analisa Drone Emprit di jagat Twitter. Kata dia, mengutip Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45), hanya ada 10.852 akun Twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode dengan mayoritas menolak. (rmid/fin/kpc)