JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Lagi-lagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Muhammad Tito Karnavian menagih janji kepala daerah yang berdasarkan data,
ternyata belum memiliki itikat baik untuk mencairkan anggaran Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.
Padahal, tahapan Pilkada telah
dimulai sejak 15 Juni lalu, dan untuk kelancarannya, penyelenggara Pemilu di
tingkat daerah, baik KPUD, Bawaslu Daerah, maupun aparat keamanan, membutuhkan
anggaran operasional yang bersumber dari NPHD.
â€Tunggu saja saya akan mendatangi
daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya,†kata Mendagri, dalam Rakor Kesiapan
Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas
Covid-19, Kamis (9/7) di Royal Resto and Function Hall.
Tito juga menyatakan
keprihatinannya atas pencairan NPHD yang belum tuntas di sejumlah daerah.
Padahal, tahapan Pilkada telah berlangsung dan terus berlanjut, sementara
penyelenggara membutuhkan anggaran yang cukup.
â€Begitu saya melihat data-data di
Maluku Utara saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak
banget, yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu, untuk aparat
keamanannya baru 35 persen, okelah tapi ada hijau-hijaunyanya, satu saja yaitu
Kota Tidore Kepulauan, terima kasih banyak Bapak Walikota,†terangnya.
Meski telah memberikan
kelonggaran waktu untuk mencairkan anggaran hingga 15 Juli, namun tak lantas
pencairan dilakukan dengan alot. Mendagri sungguh berharap, pecairan dilakukan
secepatnya. â€Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini, jadi saya
minta untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta secepat mungkin
paling lambat Senin penuhi tolong 100 persen,†pintanya.
Nah untuk memastikan persiapan
pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik, Mendagri secara maraton
berkunjung ke daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan.
Menteri Tito juga mengungkapkan,
setelah dari Ternate, rencananya ia akan langsung terbang ke Jayapura, Papua.
Agenda kerja di Jayapura juga sama, mengecek persiapan Pilkada dan juga memberi
pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 setempat. Sebelumnya, Mendagri juga
berkunjung ke Makassar, Gowa, Medan dan daerah lainnya yang akan menggelar
Pilkada.
â€Setelah ini kami akan
melanjutkan ke Jayapura. Saya sengaja mengadakan roadshow cepat karena masalah
Pilkada ini adalah salah satu agenda nasional yang memang harus kita sukseskan
dan kita laksanakan dan sebagai leading sektornya adalah dari Kemendagri,
selain dari KPU, Bawaslu,†katanya.
Terpisah, Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo juga mendorong pemerintah memastikan anggaran dan penyediaan alat
pelindung diri (APD) untuk penyelenggara serta sarana prasarana penunjang
pelaksanaan Pilkada 2020 agar berjalan sesuai protokol kesehatan.
Bamsoet juga mendorong Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu tetap mengutamakan protokol kesehatan pencegahan
Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
â€Jaga prinsip kesehatan dan
keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan seluruh pihak yang
terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,†ujar politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, KPU juga telah
memaparkan kebutuhan APD dalam pelaksanaan Pilkada 2020, di antaranya masker
kain sebanyak 13 juta lembar, masker sekali pakai untuk petugas KPPS sebanyak
304.927 boks. Selain itu, masker sekali pakai cadangan untuk pemilih di TPS
sebanyak 609.854 boks, pembersih tangan, dan disinfektan.