30.4 C
Jakarta
Monday, April 29, 2024

SBY dan Surya Paloh Mulai Digoyang

PASCA pilpres, kursi ketua umum Partai Nasdem yang diduduki Surya
Paloh mulai ‘digoyang’.  Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partai akan
mendengarkan pendapat dan pandangan dari DPD seluruh Indonesia perihal calon
ketua umum pengganti Surya Paloh.

Johnny mengatakan, kongres kedua
Nasdem akan dilaksanakan sekaligus menyosong HUT kedelapan partai November
mendatang. “Secara keseluruhan, keluarga besar Nasdem memberi apresiasi tinggi
atas kepemimpinan Surya Paloh selama lima tahun belakangan ini,” ujarnya kepada
wartawan di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Namun, anggota Komisi XI DPR RI
itu mengungkapkan, keberhasilan memenangkan Pilpres dan Pileg 2019 bukan kerja
ketua umum sendiri. Kesuksesan partai dalam perhelatan pemilu tidak terlepas
dari dukungan solid seluruh jajaran DPP Nasdem dan pimpinan daerah.

“Kami memahami harapan
psikologis politik mayoritas kader Nasdem kepada Bang SP untuk kemajuan Nasdem
dalam peran politik kebangsaan dan mengawal pemerintahan untuk kemajuan
negara,” kata Plate lagi.

Situasi yang lebih miris terjadi
di Partai Demokrat. Kepemimpinan Soesilo Bambang Yodhoyono (SBY) di Partai
Demokrat digugat oleh para pendiri dan deklarator berlambang bintang mercy
tersebut. Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan mengatakan, sebagai ketua
umum, SBY dinilai gagal membesarkan partai.

Sebaliknya, SBY dinilai telah
menghancurkan Partai Demokrat. “Bapak ketua umum dalam hal ini SBY selama
menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam dua periode, yakni tahun 2014 dan 2019
dinyatakan gagal,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Baca Juga :  GDN Akan Sampaikan Aspirasi ke Presiden, Minta Putra Dayak Diakomodasi

SBY, tegasnya, disebut membuat
Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinannya. Namun, ia pun mengakui
Demokrat pernah besar. Tapi, keberhasilan partai disebut bukan karena sosok
ayah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. “Partai Demokrat pernah besar tapi
bukan karena SBY,” kata Hengky.

Dia pun menegaskan, ayah AHY
bukanlah pendiri Partai Demokrat. Oleh karena itu, pihaknya meminta Partai
Demokrat untuk segera menggelar kongres luar biasa. “Pendiri dan
deklarator senior Partai Demokrat untuk melaksanakan kongres dipercepat dan
atau kongres luar biasa Partai Demokrat,” kata Hengky.

Lantas siapa yang berpeluang
menggantikan SBY? Anggota Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan
Deklarator Partai Demokrat, Sahat Saragih menyebut, mantan Gubernur Jawa Timur
Soekarwo bisa menggantikan SBY.

Sahat menganggap, Soekarwo layak
karena punya track record yang baik ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa
Timur. Selain itu, Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo itu memiliki prestasi
untuk Demokrat.

“Mengenai hal calon kuat
Ketum, PD memiliki beberapa kader kuat. Beberapa jenderal bisa, mantan Gubernur
Jawa Timur Pak Soekarwo bisa,” kata Sahat saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).

Baca Juga :  Agustiar Sabran Bersama SKHB Terus Bergerak Bantu Masyarakat Isoman

Menurut Sahat, harus ada
pergantian tampuk kepemimpinan di Demokrat. SBY sudah tak memiliki kompetensi
untuk kembali menempati posisi ketua umum. Sahat bilang Demokrat sangat hancur
selama periode kepemimpinan SBY. “Hancurnya suara Demokrat tentu sudah
sangat krusial,” katanya.

Sebab itu, dia mendesak partai
segera menggelar kongres luar biasa yang mengagendakan pergantian kepemimpinan
tertinggi. Dia bahkan mengancam akan ada dekrit dari para pendiri jika kongres
luar biar tidak digelar.

Kata Sahat, SBY tak akan bisa
menolak untuk lengser jika para pendiri telah mengeluarkan dekrit “SBY
seyogyanya ada rasa malu karena sudah gagal dua periode,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum
dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, bakal menindak
tegas forum pendiri Demokrat yang meminta SBY mundur dari ketua umum.

Ferdinand menyebut, Sahat Saragih
cs hanya menggunakan nama forum pendiri Demokrat. Sebab, berdasarkan anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga, yang berhak melakukan evaluasi adalah DPD dan
DPC.

“Forum pendiri ini tidak ada
dalam AD/ART partai. Mereka orang-orang tak punya hak suara untuk mengevaluasi
kepemimpinan ketua umum Pak SBY,” tuntasnya. (aen/indopos/kpc)

PASCA pilpres, kursi ketua umum Partai Nasdem yang diduduki Surya
Paloh mulai ‘digoyang’.  Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partai akan
mendengarkan pendapat dan pandangan dari DPD seluruh Indonesia perihal calon
ketua umum pengganti Surya Paloh.

Johnny mengatakan, kongres kedua
Nasdem akan dilaksanakan sekaligus menyosong HUT kedelapan partai November
mendatang. “Secara keseluruhan, keluarga besar Nasdem memberi apresiasi tinggi
atas kepemimpinan Surya Paloh selama lima tahun belakangan ini,” ujarnya kepada
wartawan di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Namun, anggota Komisi XI DPR RI
itu mengungkapkan, keberhasilan memenangkan Pilpres dan Pileg 2019 bukan kerja
ketua umum sendiri. Kesuksesan partai dalam perhelatan pemilu tidak terlepas
dari dukungan solid seluruh jajaran DPP Nasdem dan pimpinan daerah.

“Kami memahami harapan
psikologis politik mayoritas kader Nasdem kepada Bang SP untuk kemajuan Nasdem
dalam peran politik kebangsaan dan mengawal pemerintahan untuk kemajuan
negara,” kata Plate lagi.

Situasi yang lebih miris terjadi
di Partai Demokrat. Kepemimpinan Soesilo Bambang Yodhoyono (SBY) di Partai
Demokrat digugat oleh para pendiri dan deklarator berlambang bintang mercy
tersebut. Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan mengatakan, sebagai ketua
umum, SBY dinilai gagal membesarkan partai.

Sebaliknya, SBY dinilai telah
menghancurkan Partai Demokrat. “Bapak ketua umum dalam hal ini SBY selama
menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam dua periode, yakni tahun 2014 dan 2019
dinyatakan gagal,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Baca Juga :  GDN Akan Sampaikan Aspirasi ke Presiden, Minta Putra Dayak Diakomodasi

SBY, tegasnya, disebut membuat
Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinannya. Namun, ia pun mengakui
Demokrat pernah besar. Tapi, keberhasilan partai disebut bukan karena sosok
ayah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. “Partai Demokrat pernah besar tapi
bukan karena SBY,” kata Hengky.

Dia pun menegaskan, ayah AHY
bukanlah pendiri Partai Demokrat. Oleh karena itu, pihaknya meminta Partai
Demokrat untuk segera menggelar kongres luar biasa. “Pendiri dan
deklarator senior Partai Demokrat untuk melaksanakan kongres dipercepat dan
atau kongres luar biasa Partai Demokrat,” kata Hengky.

Lantas siapa yang berpeluang
menggantikan SBY? Anggota Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan
Deklarator Partai Demokrat, Sahat Saragih menyebut, mantan Gubernur Jawa Timur
Soekarwo bisa menggantikan SBY.

Sahat menganggap, Soekarwo layak
karena punya track record yang baik ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa
Timur. Selain itu, Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo itu memiliki prestasi
untuk Demokrat.

“Mengenai hal calon kuat
Ketum, PD memiliki beberapa kader kuat. Beberapa jenderal bisa, mantan Gubernur
Jawa Timur Pak Soekarwo bisa,” kata Sahat saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).

Baca Juga :  Agustiar Sabran Bersama SKHB Terus Bergerak Bantu Masyarakat Isoman

Menurut Sahat, harus ada
pergantian tampuk kepemimpinan di Demokrat. SBY sudah tak memiliki kompetensi
untuk kembali menempati posisi ketua umum. Sahat bilang Demokrat sangat hancur
selama periode kepemimpinan SBY. “Hancurnya suara Demokrat tentu sudah
sangat krusial,” katanya.

Sebab itu, dia mendesak partai
segera menggelar kongres luar biasa yang mengagendakan pergantian kepemimpinan
tertinggi. Dia bahkan mengancam akan ada dekrit dari para pendiri jika kongres
luar biar tidak digelar.

Kata Sahat, SBY tak akan bisa
menolak untuk lengser jika para pendiri telah mengeluarkan dekrit “SBY
seyogyanya ada rasa malu karena sudah gagal dua periode,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum
dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, bakal menindak
tegas forum pendiri Demokrat yang meminta SBY mundur dari ketua umum.

Ferdinand menyebut, Sahat Saragih
cs hanya menggunakan nama forum pendiri Demokrat. Sebab, berdasarkan anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga, yang berhak melakukan evaluasi adalah DPD dan
DPC.

“Forum pendiri ini tidak ada
dalam AD/ART partai. Mereka orang-orang tak punya hak suara untuk mengevaluasi
kepemimpinan ketua umum Pak SBY,” tuntasnya. (aen/indopos/kpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru