JAKARTA, PROKALTENG.CO – Pengamat politik yang juga pendiri Saiful
Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menilai, Moeldoko punya
maksud lain merebut paksa kepemimpinan di Partai Demokrat.
“Hasil akhir dari manuver KSP
Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat
negara. Backsliding demokrasi
Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru
jadi presiden karena demokrasi,†kata Saiful Mujani.
Menurutnya, jika hasil Kongres
Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat disahkan Kemenkumham akan menjadi sinyal kuat
pelemahan Partai Demokrat oleh pemerintah.
1. setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Â
Saiful menyebutkan jika skenario
ini berjalan, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan DPP PD akan disibukkan
dengan urusan hukum.
“PD AHY selanjutnya akan
menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung.
Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu
2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana
peluangnya?,†sebutnya.
Dirinya tak bisa membayangkan
jika PD versi KLB yang diizinkan ikut pemilu. Tanpa sosok Susilo Bambang
Yudhyono (SBY), akan sulit meraih simpati pemilih.
“Saya tak bisa membayangkan PD
bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. Suka ataupun tidak itu
adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu?†ungkapnya.
Menurutnya, jika Moeldoko yang
memimpin PD akan berakhir sama dengan mantan jenderal lainnya yang pernah
memimpin partai politik.
“Seperti mantan jenderal-jenderal
lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat,
yang gagal membesarkan partai,†kata Saiful.
Peneliti politik Indonesia itu
mengatakan apa yang dialami Partai Demokrat bisa saja seperti Partai Hanura
yang gagal tampil di parlemen.
“Akibatnya, 2024 Demokrat bisa
menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak
lagi mimpin partai itu,†katanya.
Sebagai kesimpulan, Saiful
menyebutkan hasil akhir dari upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan PD adalah
membunuh partai itu sendiri.
Dirinya juga memberikan saran
agar hal serupa tidak terjadi lagi.
“Pelemahan demokrasi ini bisa
dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar
utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan
kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden
untuk demokrasi,†pungkasnya.