27.3 C
Jakarta
Saturday, April 20, 2024

Nasdem Surabaya Alami Konflik Internal, Ketua DPD Bilang Lihat Nanti

PROKALTENG.CO – Dihubungi melalui sambungan telepon, suara Robert Simangunsong selaku ketua DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Surabaya terdengar lemas. Tidak seperti biasa. Seolah sudah bisa menebak pertanyaan yang bakal disampaikan pewarta dikutip dari jawapos.com.

”(Mundur) kita lihat saja nanti,” kata Robert secara singkat. Beberapa kali, suara Robert tidak terdengar.

Robert hanya mengucapkan kalimat lihat saja nanti berkali-kali. Saat ditanya mengenai hasil pertemuan dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Sri Sajekti Sudjunadi, dia enggan menyampaikan lebih detail.

”Sudah nanti saja ya, kasihan Nasdemnya,” tambah dia.

Sebelumnya, ada 8 orang wakil ketua DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Surabaya di kepengurusan Robert yang tidak puas dengan kinerja ketua. Hal itu disampaikan Onny Philipus, wakil ketua bidang pemenangan pemilu saat ditemui.

Baca Juga :  Komitmen Memperjuangkan Kenaikan Insentif Ketua RT

Kedelapan orang itu antara lain, Sri Hono Jularko (wakil ketua bidang kaderisasi dan pendidikan politik), Wendik Arifiyanto (wakil ketua bidang digital dan siber), Gatot Indarto (wakil ketua bidang usaha mikro kecil dan menengah), Anugrah Ariyadi (wakil ketua bidang tenaga kerja), M. Choirul Anwar (wakil ketua bidang pemuda dan olahraga), Gunawan (wakil ketua bidang kehutanan, agraria, dan tata ruang), Tatiek Effendi (wakil ketua bidang migran), serta Onny Philipus, wakil ketua bidang pemenangan pemilu.

Onny menyampaikan, ada beberapa evaluasi untuk Robert dari kedelapan wakil ketua bidang tersebut. Antara lain, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK Dewan Pengurus Pusat (DPP), tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD, tidak mampu membentuk DPRT/ranting Partai Nasdem, hingga tidak ada transparansi dari Robert terkait penggunaan dana bantuan politik (Banpol).

Baca Juga :  Beri Bukti, Buat Sejarah dan Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan

”Sejak 2020, kami tidak pernah tahu itu dana banpol dipakai apa. Tidak dipaparkan atau diajak rembukkan banpol ini 40 persen untuk urusan sekretariat DPD dan 60 persen pendidikan politik,” jelas Onny.

PROKALTENG.CO – Dihubungi melalui sambungan telepon, suara Robert Simangunsong selaku ketua DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Surabaya terdengar lemas. Tidak seperti biasa. Seolah sudah bisa menebak pertanyaan yang bakal disampaikan pewarta dikutip dari jawapos.com.

”(Mundur) kita lihat saja nanti,” kata Robert secara singkat. Beberapa kali, suara Robert tidak terdengar.

Robert hanya mengucapkan kalimat lihat saja nanti berkali-kali. Saat ditanya mengenai hasil pertemuan dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Sri Sajekti Sudjunadi, dia enggan menyampaikan lebih detail.

”Sudah nanti saja ya, kasihan Nasdemnya,” tambah dia.

Sebelumnya, ada 8 orang wakil ketua DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Surabaya di kepengurusan Robert yang tidak puas dengan kinerja ketua. Hal itu disampaikan Onny Philipus, wakil ketua bidang pemenangan pemilu saat ditemui.

Baca Juga :  Komitmen Memperjuangkan Kenaikan Insentif Ketua RT

Kedelapan orang itu antara lain, Sri Hono Jularko (wakil ketua bidang kaderisasi dan pendidikan politik), Wendik Arifiyanto (wakil ketua bidang digital dan siber), Gatot Indarto (wakil ketua bidang usaha mikro kecil dan menengah), Anugrah Ariyadi (wakil ketua bidang tenaga kerja), M. Choirul Anwar (wakil ketua bidang pemuda dan olahraga), Gunawan (wakil ketua bidang kehutanan, agraria, dan tata ruang), Tatiek Effendi (wakil ketua bidang migran), serta Onny Philipus, wakil ketua bidang pemenangan pemilu.

Onny menyampaikan, ada beberapa evaluasi untuk Robert dari kedelapan wakil ketua bidang tersebut. Antara lain, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK Dewan Pengurus Pusat (DPP), tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD, tidak mampu membentuk DPRT/ranting Partai Nasdem, hingga tidak ada transparansi dari Robert terkait penggunaan dana bantuan politik (Banpol).

Baca Juga :  Beri Bukti, Buat Sejarah dan Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan

”Sejak 2020, kami tidak pernah tahu itu dana banpol dipakai apa. Tidak dipaparkan atau diajak rembukkan banpol ini 40 persen untuk urusan sekretariat DPD dan 60 persen pendidikan politik,” jelas Onny.

Terpopuler

Artikel Terbaru