PROKALTENG.CO – Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib tenaga honorer di Kalimantan Tengah. Ia menerima banyak keluhan terkait tidak adanya perpanjangan kontrak bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
“Beberapa waktu lalu, saya banyak menerima keluhan dari tenaga honorer di Kalimantan Tengah. Ribuan tenaga honorer sudah tidak lagi bekerja, padahal merekalah yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Teras.
Menurutnya, banyak tenaga kerja potensial yang kini tidak memiliki tugas atau dalam kondisi non-job. Ia menegaskan bahwa sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, banyak diabaikan dalam situasi ini.
“Sistem merit yang seharusnya diterapkan secara adil kini tampak tidak lagi menjadi pedoman dalam proses rekrutmen. Kekuasaan mudah sekali mengganti pimpinan di birokrasi, yang berdampak pada pengangkatan pejabat tidak definitif di beberapa dinas terkait,” lanjutnya.
Hal ini, katanya, dapat membahayakan keberlangsungan sistem merit dan menyebabkan penempatan orang yang tidak tepat pada posisi yang vital, serta kebijakan yang tidak berbasis data yang ideal.
Teras menekankan pentingnya manajemen ASN dan tenaga honorer yang dijalankan secara profesional, dengan penekanan pada transparansi dan penerapan sistem merit.
“Kepemimpinan daerah tidak bisa mengabaikan manajemen ASN yang transparan dan mengedepankan sistem merit,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masalah insentif bagi aparatur yang bekerja di daerah terpencil, yang tergolong 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Uang insentif diperlukan agar aparatur dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Kita perlu memberikan tambahan semangat bagi mereka dalam melayani masyarakat,” kata Teras.
Teras berharap bahwa kepemimpinan di semua level, baik pusat maupun daerah, memperhatikan kesejahteraan para aparaturnya, serta sistem merit yang telah dirancang. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang konsisten dan tidak berpihak, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
“Semua biaya yang dikeluarkan untuk membina dan meningkatkan kualitas ASN berasal dari uang pajak rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk memastikan sistem merit dan kesejahteraan aparaturnya terjaga,” tutup Teras Narang. (tim)