Dua partai
pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 dikbarkan sudah menyodorkan
nama-nama kadernya untuk posisi menteri. Misalnya PKB yang menginginkan 10
kadernya mendapat jatah menteri. Sementara Nasdem tidak mau kalah dengan
menginginkan 11 kursi menteri.
Menanggapi
isu jatah kabinet itu,‎ Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali
Sera justru, memberikan saran kepada Presiden Jokowi agar lebih merampingkan
kabinetnya. Ia beralasan pentingnya reformasi birokrasi dengan pemerintahan
yang ramping namun kaya fungsi.
“Saya
berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara
menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih
daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,†ujar Mardani kepada wartawan,
Kamis (4/7).
Wakil Ketua
Komisi II DPR ini berasalan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat
koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya. “Masalah sinergitas antar lembaga
sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga
disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,†ujarnya.
Mardani
mencontohkan, kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak
disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional). Fungsinya, memudahkan
penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan
Selandia Baru.
Ia juga
mencontohkan jumlah kementerian di Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang,
Tiongkok juga jumlahnya sedikit. Sehingga memang perlu adanya perampingkan
kabinet.
“Kabinet
Obama (AS) itu 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel
(Jerman) 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT) 21 Menteri, 3 Komite. Sementara
Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri,†katanya.
Selain itu,
Mardani mengatakan, anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah
penduduk 260 juta. Jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya
menjadi kecil. Contoh program pengentasan kemiskinan dibagi menjadi 26
kementerian/lembaga.
“Hasilnya
kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam yang berhasil menekan jumlah
angka kemiskinan,†ungkapnya.
Mardani juga
mengingatkan, tidak elok struktur kabinet dijadikan sebagai alat untuk
bagi-bagi jabatan. Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi. Tapi
justru untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan
fungsi negara.
“Pemerintah
yang kuat ditopang oleh kementerian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun
kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros,
miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,†jelasnya.
‎Selain itu,
Mardani juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang dalam sebuah wawancara
ingin pemerintahan y,g efektif, efisien dan tidak bertele-tele. Sehingga
menurut dia, rumusnya adalah pemerintahan dengan kebinet yang ramping.
“Jadi
rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,†tuturnya.
Terpisah,
saat dikonfirmasi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin
Arya Sinulingga mengatakan, saat ini memang mantan Gubernur DKI Jakarta ini
menampung berbagai usulan di pemerintahan yang bakal dijalankannya. Termasuk
usulan dari PKS ini.
“Ya itu
usulan dari berbagai pihak bagus. Nanti semua masukan dari partai koalisi dan
lainnya bisa diterima lah,†ujar Arya.
Namun
demikian, nantinya apakah jumlah kementerian ramping atau tidak, itu kembali
lagi ke Presiden Jokowi. Nantinya kementerian yang ada akan selaras dengan visi
dan misi Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
“Soal
keputusannya nanti, yang pasti kementerian yang dibuat Pak Jokowi disesuaikan
dengan visi misi beliau pada saat Pilpres. Dan program yang dijanjikan Pak
Jokowi dikerjakan dengan baik dengan kementerian yang ada,†pungkas Arya.(jpc)