PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menyoroti keras pertanggungjawaban Perusahaan Besar Swasta (PBS) atas kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Ia menegaskan pemerintah harus segera memanggil para pelaku usaha di sektor sawit, tambang, dan pengolahan kayu untuk dimintai tanggung jawab secara terbuka.
“Bagaimana pertanggungjawaban para korporasi itu? Sampai sekarang belum ada suara. Pemerintah harus memanggil perusahaan-perusahaan yang bergerak di sawit, tambang, maupun kayu untuk meminta pertanggungjawaban,” kata Djarot usai membuka Konferda dan Konfercab PDI-P Kalteng di Seruyan Grand Ballroom Hotel Bahalap, Palangka Raya, Rabu (3/12/2025).
Djarot menegaskan setiap PBS yang masih aktif mengeruk sumber daya alam wajib diperiksa, terutama jika terbukti melanggar aturan dan merusak lingkungan.
“Mereka yang melanggar harus diperiksa. Kalau perlu, ditutup,” tegasnya.
DPP PDI Perjuangan juga menyatakan sikap terhadap bencana-bencana yang disinyalir muncul akibat pembabatan hutan tanpa kendali. Partai meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap PBS yang diduga menjadi penyebab degradasi lingkungan.
“Berikan sanksi tegas kepada korporasi yang merusak lingkungan. Kami dari PDI Perjuangan melalui Baguna sudah turun ke Aceh di bawah komando Ibu Tri Rismaharini,” jelas Djarot.
Menurut dia, kehadiran Baguna di Aceh dan sejumlah provinsi lain yang terdampak banjir bertujuan memastikan bantuan menjangkau masyarakat pedalaman yang paling merasakan dampaknya.
“Baguna turun ke daerah banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, membawa bantuan ke titik-titik yang sulit dijangkau,” ucapnya.
Tak hanya Baguna, struktur PDI-P dari DPD, DPC hingga Anak Ranting juga disebut ikut bergerak membantu korban bencana di wilayah masing-masing.
“Ini sikap PDI Perjuangan. Ini soal kemanusiaan, soal bencana. Karena itu kita harus turun bersama,” tutup Djarot. (*her)
