28.1 C
Jakarta
Saturday, December 14, 2024

PPP Ingin Jokowi Terima Satu Parpol Saja Gabung ke Koalisi

Serkretaris Jenderal
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani tidak ingin semua partai dari
barisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
Hal ini setelah Koalisi Adil Makmur bubar. Sehingga ada rumor beberapa partai
akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin dan merapakatkan barisan
membantu pemerintah.

“Ya tidak bisa
semuanya, nanti tidak ada penyemibang, tidak ada check and balance yang memadai
di DPR,” ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (3/6).

Misalnya oposisi hanya
PKS, menurut Arsul hal itu tidak akan efektif dalam mengawasi pemerintah.
Apalagi dia menilai ada atika kurang bagus ketika partai pendukung
Prabowo-Sandi, ditingkal partai lainnya untuk bergabung ke Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kemudian katakanlah tinggal satulah misalnya, PKS saja yang ditinggal menurut
kami enggak pas juga,” katanya.

Baca Juga :  Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi Adil Makmur

‎Oleh sebab itu, Wakil
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini menilai, sebaiknya
satu partai saja yang bergabung ke koalisi paslon nomor urut 01 ini. Pasalnya
memang perlu ada partai oposisi yang membuat demokrasi ini semakin sehat.

“Jadi kalau pun ingin
bertambah ya paling banyak kalau dari sisi PPP ya, satu gitu supaya check and
balance-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring,” ungkapnya.

‎Terpisah, ‎Anggota
Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengharapkan partai-partai
pendukung Prabowo-Sandi supaya tetap di luar pemerinta‎han. Artinya menjadi
oposisi. “Jadi serukan tiga partai (Gerindra, PAN dan Demokrat) tetap berapa di
luar‎ (tidak bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin),” ujar Taufiqulhadi.

Baca Juga :  KPK Minta PPATK Lacak Sumber dan Aliran Dana Paslon

Anggota Komisi III DPR
ini berpandangan, sangat tidak bagus apabila partai-partai di luar koalisi
tiba-tiba merapat ke pemerintah. Karena hal itu juga tidak sehat. Adanya
oposisi dibutuhkan untuk memberikan kontrol kepada pemerintah.

“Kalau semuanya
bergabung mana nanti dianggap balik ke Orde Baru. Ini baik juga bagi rakyat
Indonesia dan baik bagi demokrasi,” katanya.

Sekadar informasi
pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan Prabowo-Sandi.
Pasangan nomor urut 02 ini membubarkan Koalisi Adil Makmur yang terdiri dari
Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan Berkarya.

Prabowo Subianto
mengembalikan mandat ke empat partai itu. Sementara untuk sikap politik ke
depan. Prabowo menyerahkan kepada masing-masing partai politik untuk menentukan
langkahnya.(jpc)

 

Serkretaris Jenderal
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani tidak ingin semua partai dari
barisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
Hal ini setelah Koalisi Adil Makmur bubar. Sehingga ada rumor beberapa partai
akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin dan merapakatkan barisan
membantu pemerintah.

“Ya tidak bisa
semuanya, nanti tidak ada penyemibang, tidak ada check and balance yang memadai
di DPR,” ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (3/6).

Misalnya oposisi hanya
PKS, menurut Arsul hal itu tidak akan efektif dalam mengawasi pemerintah.
Apalagi dia menilai ada atika kurang bagus ketika partai pendukung
Prabowo-Sandi, ditingkal partai lainnya untuk bergabung ke Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kemudian katakanlah tinggal satulah misalnya, PKS saja yang ditinggal menurut
kami enggak pas juga,” katanya.

Baca Juga :  Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi Adil Makmur

‎Oleh sebab itu, Wakil
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini menilai, sebaiknya
satu partai saja yang bergabung ke koalisi paslon nomor urut 01 ini. Pasalnya
memang perlu ada partai oposisi yang membuat demokrasi ini semakin sehat.

“Jadi kalau pun ingin
bertambah ya paling banyak kalau dari sisi PPP ya, satu gitu supaya check and
balance-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring,” ungkapnya.

‎Terpisah, ‎Anggota
Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengharapkan partai-partai
pendukung Prabowo-Sandi supaya tetap di luar pemerinta‎han. Artinya menjadi
oposisi. “Jadi serukan tiga partai (Gerindra, PAN dan Demokrat) tetap berapa di
luar‎ (tidak bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin),” ujar Taufiqulhadi.

Baca Juga :  KPK Minta PPATK Lacak Sumber dan Aliran Dana Paslon

Anggota Komisi III DPR
ini berpandangan, sangat tidak bagus apabila partai-partai di luar koalisi
tiba-tiba merapat ke pemerintah. Karena hal itu juga tidak sehat. Adanya
oposisi dibutuhkan untuk memberikan kontrol kepada pemerintah.

“Kalau semuanya
bergabung mana nanti dianggap balik ke Orde Baru. Ini baik juga bagi rakyat
Indonesia dan baik bagi demokrasi,” katanya.

Sekadar informasi
pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan Prabowo-Sandi.
Pasangan nomor urut 02 ini membubarkan Koalisi Adil Makmur yang terdiri dari
Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan Berkarya.

Prabowo Subianto
mengembalikan mandat ke empat partai itu. Sementara untuk sikap politik ke
depan. Prabowo menyerahkan kepada masing-masing partai politik untuk menentukan
langkahnya.(jpc)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru