PROKALTENG.CO – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara menjadi sorotan anggota DPD RI Dapil Kalteng, Agustin Teras Narang.
Ia menegaskan, meski kandidat kepala daerah menyatakan siap menghadapi PSU, namun kesiapan penyelenggara, pengawas, serta aparat keamanan harus dipastikan optimal.
Dari 24 daerah yang diwajibkan menggelar PSU, hanya delapan yang mengaku benar-benar siap.
“Kesiapan daerah sangat krusial, baik dari aspek teknis maupun anggaran. PSU ini membawa konsekuensi keuangan yang perlu dicermati secara serius, apalagi di tengah kebijakan efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat,” ujar Teras Narang dalam dialog dengan Radio Elshinta, Minggu (2/3/2025).
Ia menyoroti bahwa awal tahun merupakan masa penyesuaian APBD, sehingga kesiapan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi daerah yang harus melaksanakan PSU.
DPD RI, kata Teras, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Namun, ia menyayangkan terjadinya PSU yang dinilai merugikan daerah, terutama karena selama ini kekuasaan daerah berada di tangan Penjabat (Pj) yang memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis.
“PSU ini menjadi bukti adanya kelemahan dalam penyelenggaraan Pilkada. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Teras juga mendorong opsi perubahan undang-undang, termasuk kemungkinan mengembalikan mekanisme PSU ke DPRD agar lebih efisien.
Terkait pemanfaatan teknologi dalam Pilkada, ia menilai e-voting bisa menjadi solusi efisiensi, tetapi harus disertai kesiapan infrastruktur dan pengamanan siber yang memadai.
“Teknologi memang membantu, tetapi kita harus memastikan kesiapan daerah, baik dari segi SDM maupun keamanan sistemnya,” katanya.
Teras Narang juga meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna memastikan kesiapan anggaran serta mendorong partisipasi masyarakat dalam PSU, terutama di tengah tantangan pelaksanaan yang bertepatan dengan bulan Ramadan.
“Harapan saya, semua pihak bisa bersatu memastikan PSU berjalan lancar. Kepemimpinan daerah yang melayani harus segera berlanjut dengan efektivitas yang lebih baik,” pungkasnya. (tim)