Lima Parpol Sepakat Bentuk Pansus Jiwasraya

Rencana membentuk panitia khusus (pansus) dalam kasus gagal
bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin kencang. Sejumlah
fraksi di DPR menilai perlu ada proses politik untuk mengetahui secara gamblang
persoalan yang membelit Jiwasraya. Sudah ada lima fraksi yang sepakat membentuk
pansus. Yakni, Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PDI Perjuangan.

”Kami mendorong DPR bikin pansus. Ini penting agar semua
terbuka,” kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada Jawa Pos kemarin
(1/1). Demokrat, jelas dia, termasuk yang setuju dengan keberadaan pansus
Jiwasraya. Tujuannya, mencari solusi bersama atas persoalan keuangan yang
membelit perusahaan pelat merah tersebut. ”Dibuka saja melalui pansus. Juga
agar tidak saling menyalahkan masa lalu,” paparnya.

Disampaikan, pansus bisa dengan leluasa menggali keterangan
sejumlah aktor. Baik di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun
Jokowi sekarang. Dia menyebut Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro yang
sama-sama menjabat menteri di era kedua pemerintahan itu. ”Daripada saling
menyalahkan, bisa ditanyakan ke mereka,” imbuh Jansen.

Ketua Fraksi Nasdem di DPR Ahmad Ali juga setuju pansus
Jiwasraya. Selain hukum, ujar dia, proses politik di parlemen juga perlu
berjalan. ”Keberadaan pansus bisa membuka semua akar persoalan,” katanya.
Termasuk mengurai sejak kapan PT Asuransi Jiwasraya bermasalah.

Ahmad Ali menyebut pengelolaan perusahaan asuransi milik
pemerintah itu janggal. Sebab, selama beberapa tahun terakhir Jiwasraya cukup
rajin mendapat berbagai penghargaan. Baik dalam hal kinerja keuangan maupun
business plan. ”Tapi, kenyataannya kan bobrok, ini persoalannya di mana,” ujar
politikus dari dapil Sulawesi Tengah itu.

PDI Perjuangan juga mendorong terbentuknya pansus. Wakil
Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Arif Wibowo mengatakan, kasus gagal bayar
Jiwasraya telah menyedot perhatian publik. Karena itu, publik berhak tahu apa
yang terjadi selama ini. ”Ini juga bisa membantu penyelesaian masalah,” ujar
Arif.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, wacana
membentuk pansus Jiwasraya masih bersifat informal.(jpc)

Rencana membentuk panitia khusus (pansus) dalam kasus gagal
bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin kencang. Sejumlah
fraksi di DPR menilai perlu ada proses politik untuk mengetahui secara gamblang
persoalan yang membelit Jiwasraya. Sudah ada lima fraksi yang sepakat membentuk
pansus. Yakni, Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PDI Perjuangan.

”Kami mendorong DPR bikin pansus. Ini penting agar semua
terbuka,” kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada Jawa Pos kemarin
(1/1). Demokrat, jelas dia, termasuk yang setuju dengan keberadaan pansus
Jiwasraya. Tujuannya, mencari solusi bersama atas persoalan keuangan yang
membelit perusahaan pelat merah tersebut. ”Dibuka saja melalui pansus. Juga
agar tidak saling menyalahkan masa lalu,” paparnya.

Disampaikan, pansus bisa dengan leluasa menggali keterangan
sejumlah aktor. Baik di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun
Jokowi sekarang. Dia menyebut Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro yang
sama-sama menjabat menteri di era kedua pemerintahan itu. ”Daripada saling
menyalahkan, bisa ditanyakan ke mereka,” imbuh Jansen.

Ketua Fraksi Nasdem di DPR Ahmad Ali juga setuju pansus
Jiwasraya. Selain hukum, ujar dia, proses politik di parlemen juga perlu
berjalan. ”Keberadaan pansus bisa membuka semua akar persoalan,” katanya.
Termasuk mengurai sejak kapan PT Asuransi Jiwasraya bermasalah.

Ahmad Ali menyebut pengelolaan perusahaan asuransi milik
pemerintah itu janggal. Sebab, selama beberapa tahun terakhir Jiwasraya cukup
rajin mendapat berbagai penghargaan. Baik dalam hal kinerja keuangan maupun
business plan. ”Tapi, kenyataannya kan bobrok, ini persoalannya di mana,” ujar
politikus dari dapil Sulawesi Tengah itu.

PDI Perjuangan juga mendorong terbentuknya pansus. Wakil
Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Arif Wibowo mengatakan, kasus gagal bayar
Jiwasraya telah menyedot perhatian publik. Karena itu, publik berhak tahu apa
yang terjadi selama ini. ”Ini juga bisa membantu penyelesaian masalah,” ujar
Arif.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, wacana
membentuk pansus Jiwasraya masih bersifat informal.(jpc)