PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Lima parpol besar di Kalimantan Tengah (Kalteng) duduk bersama membahas pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) di Rumah Restorasi DPW Partai NasDem Kalteng, Jalan Adonis Samad, Senin (1/12/2025) malam. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan terbuka, sekaligus membicarakan penyesuaian jadwal Pemilu 2029 dan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana.
Ketua DPW NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh membuka diskusi dengan menekankan pentingnya komunikasi antara partai dan pemerintah daerah.
“Partai itu kawan pemerintah, tapi kami tetap punya peran kontrol. Apa yang kami dengar dari masyarakat harus kami teruskan. Jangan sampai hubungan ini hanya muncul saat pilkada,” ujar Faridawaty.
Ia mendorong pemerintah daerah lebih aktif menyuarakan kondisi fiskal Kalteng, terutama terkait pemangkasan TKD.
“Kepala daerah kita harus berani menyampaikan. Urusan dapat atau tidak, itu belakangan. Yang penting suara daerah terdengar. Libatkan juga para anggota dewan kita di Senayan,” imbuhnya.
Pertemuan yang difasilitasi DPW NasDem Kalteng itu juga dihadiri PSI, Hanura, Gerindra, dan PPP. Forum ini menjadi ruang bagi parpol untuk menyamakan pandangan soal kebijakan pusat yang berdampak pada pembangunan dan fiskal daerah.
Ketua DPW PPP Kalteng Awaludin Noor menekankan perlunya penyesuaian regulasi pasca putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
“Undang-undang pemilu harus disesuaikan agar jadwal terpisah pada 2029 bisa berjalan baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi gejolak akibat pemangkasan TKD yang diperkirakan mulai terasa pada 2026.
“Eksekutif dan legislatif perlu menyiapkan langkah antisipasi,” tambah Awaludin.
Awaludin juga menyampaikan belasungkawa atas bencana di Sumatra dan Aceh, sekaligus mengingatkan agar mitigasi di Kalteng terus diperkuat untuk mencegah human error dalam penanganan bencana.
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Kalteng H. Iwan Kurniawan yang juga anggota DPR RI, menilai pertemuan ini sebagai ruang refleksi di penghujung tahun.
“Banyak persoalan klasik seperti ilegal logging dan ilegal mining yang masih memerlukan perhatian. Kita perlu mencari jalan keluar bersama,” kata Iwan.
Ia menambahkan rencana pertemuan lanjutan pada akhir Januari atau awal Februari 2026.
“Ini bentuk komitmen kami memastikan agenda-agenda pembangunan dan janji kampanye dapat berjalan,” ujarnya.
Tampak hadir Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, H. Muhammad Ansyari, Wakil Ketua DPW PSI Kalteng, Rano Rahman. Pertemuan ditutup dengan kesepahaman bahwa komunikasi politik antarpartai perlu terus diperkuat, terutama untuk isu-isu yang berdampak langsung bagi masyarakat dan masa depan Kalteng. (tim)
