Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani menyatakan menghormati keputusan Mahfud MD mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Dia menganggap, tindakan Mahfud adalah hak konstitusionalnya sebagai pembantu presiden.
“Tentu itu hak pribadi sepenuhnya, kami hormati atas keputusan tersebut dan selanjutnya ya pemerintahan tetap berjalan seperti sedia kala,” kata Muzani kepada wartawan, Kamis (1/2).
Meski begitu, Muzani mengatakan, pihaknya tetap menyarankan kepada Prabowo Subianto agar menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan seperti biasa meskipun sedang mencalonkan diri sebagai presiden.
“Kami menyarankan kepada pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menhan dan kami minta agar pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menhan dan selama menjadi capres beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas ya menjalankan tugas,” kata Muzani.
“Dan sepertinya pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode,” pungkasnya.
Diketahui, Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya. Mahfud menyebut, akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden,” kata Mahfud saat berkunjung ke Pura Ulundano, Lampung, Rabu (30/1).
Mahfud menjelaskan, keputusan pengunduran dirinya itu telah dibicarakan oleh jajaran partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, yang menyimpulkan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 merupakan langkah yang bijak.
“Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” ucap Mahfud.
Mahfud berharap pengunduran dirinya itu bisa menjadi jaminan moral dan intelektual, agar Pilpres 2024 bisa berjalan adil dan jujur.(jpc)