34 C
Jakarta
Monday, May 20, 2024
spot_img

PPKM Mikro Diperketat, APPBI Minta Diskon Pajak dan Subsidi Upah

PROKALTENG.CO-Dorongan pembatasan mobilitas guna menekan penularan Covid-19 masih bergulir. Jika rencana itu dijalankan, beberapa pihak memberikan masukan agar ada bantuan bagi masyarakat dan industri.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta langkah radikal diambil dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Kemarin (22/6) ada 13.668 orang yang terkonfirmasi Covid-19 dengan 24.987 spesimen yang dites PCR. Artinya, positivity rate PCR sebesar 51,62 persen. ”Ada dua pilihan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional dan penerapan lockdown regional secara berkala di pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan,” kata Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan kemarin.

Sementara itu, para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan tingkat kunjungan pusat perbelanjaan turun drastis menyusul pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli.

Baca Juga :  Fokus di Segmen Mikro Jadi Kunci BRI Cetak Laba Tinggi di Kuartal I/2023

”Diperkirakan, tingkat kunjungan turun cukup drastis sehingga hanya tersisa sekitar 10 persen,” ujar Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja kemarin.

Menurut Alphonzus, berdasar pengalaman sebelumnya, yaitu pada awal 2021, pembatasan tidak bakal efektif untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 jika hanya dilakukan secara parsial. Menurut dia, perlu penegakan yang kuat atas pemberlakuan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. ”Di pusat perbelanjaan juga ada protokol kesehatan secara berlapis yang diberlakukan pengelola pusat perbelanjaan dan penyewa,” tegasnya.

Alphonzus menilai, pembatasan berpotensi membuat laju ekonomi kembali terpuruk. Karena itu, APPBI berharap mendapatkan setidaknya dua jenis insentif. ”Yakni, insentif untuk mendongkrak penjualan dan insentif untuk meringankan beban pelaku usaha. Pembebasan sementara atas pajak-pajak yang terkait dengan penjualan diharapkan meningkatkan penjualan yang sudah lebih dari setahun ini dalam kondisi berat,” ujarnya.

Baca Juga :  PKL Semakin Menjerit, Hasil Jualan Hanya Cukup untuk Makan Sehari

Selain pembebasan pajak, Alphonzus berharap pemerintah memberikan subsidi atas upah pekerja. ”Pusat perbelanjaan juga berharap pemerintah memberikan subsidi atas upah pekerja sebesar 50 persen yang disalurkan langsung kepada para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

PROKALTENG.CO-Dorongan pembatasan mobilitas guna menekan penularan Covid-19 masih bergulir. Jika rencana itu dijalankan, beberapa pihak memberikan masukan agar ada bantuan bagi masyarakat dan industri.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta langkah radikal diambil dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Kemarin (22/6) ada 13.668 orang yang terkonfirmasi Covid-19 dengan 24.987 spesimen yang dites PCR. Artinya, positivity rate PCR sebesar 51,62 persen. ”Ada dua pilihan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional dan penerapan lockdown regional secara berkala di pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan,” kata Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan kemarin.

Sementara itu, para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan tingkat kunjungan pusat perbelanjaan turun drastis menyusul pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli.

Baca Juga :  Fokus di Segmen Mikro Jadi Kunci BRI Cetak Laba Tinggi di Kuartal I/2023

”Diperkirakan, tingkat kunjungan turun cukup drastis sehingga hanya tersisa sekitar 10 persen,” ujar Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja kemarin.

Menurut Alphonzus, berdasar pengalaman sebelumnya, yaitu pada awal 2021, pembatasan tidak bakal efektif untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 jika hanya dilakukan secara parsial. Menurut dia, perlu penegakan yang kuat atas pemberlakuan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. ”Di pusat perbelanjaan juga ada protokol kesehatan secara berlapis yang diberlakukan pengelola pusat perbelanjaan dan penyewa,” tegasnya.

Alphonzus menilai, pembatasan berpotensi membuat laju ekonomi kembali terpuruk. Karena itu, APPBI berharap mendapatkan setidaknya dua jenis insentif. ”Yakni, insentif untuk mendongkrak penjualan dan insentif untuk meringankan beban pelaku usaha. Pembebasan sementara atas pajak-pajak yang terkait dengan penjualan diharapkan meningkatkan penjualan yang sudah lebih dari setahun ini dalam kondisi berat,” ujarnya.

Baca Juga :  PKL Semakin Menjerit, Hasil Jualan Hanya Cukup untuk Makan Sehari

Selain pembebasan pajak, Alphonzus berharap pemerintah memberikan subsidi atas upah pekerja. ”Pusat perbelanjaan juga berharap pemerintah memberikan subsidi atas upah pekerja sebesar 50 persen yang disalurkan langsung kepada para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru