BESARNYA anggaran dinas ke luar kota maupun luar
negeri menjadi beban keuangan daerah dewasa ini. Tidak hanya berlaku untuk
eksekutif, penyelarasan pun harus dilakukan dilingkaran legislatif di daerah.
Ini penting agar tata kelola keuang menjadi lebih efesien dan bermanfaat untuk
masyarakat.
“Perjalanan dinas para pejabat daerah menjadi beban APBD dan APBN selama
ini. Kalau efesiensi dilakukan, tentu akan berkurang mengingat defisit kas
negara semakin membengkak,†terang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kemarin
(18/7).
Untuk mengendalikan hal ini, JK meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
melakukan efisiensi perjalanan dinas kepala daerah dan pejabat daerah,
khususnya ketika menghadiri acara di pusat pemerintahan Jakarta.
“Saya sudah minta, seperti dikatakan Mendagri, nanti acara-acara itu digabung
menjadi satu supaya biaya perjalanan bisa dihemat. Negara sekarang banyak
defisitnya, jadi perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan dan biaya
acara-acara,†terang JK.
Selain itu, banyaknya acara di Jakarta yang harus dihadiri kepala daerah
dapat menyebabkan jalannya pemerintahan di daerah terganggu. Oleh karena itu,
Wapres menyarankan agar Kemendagri dapat mengatur supaya sejumlah acara yang
harus dihadiri kepala daerah bisa dilakukan dalam satu kali perjalanan dinas.
“Memang bulan-bulan akhir ini terlalu banyak acara, jadi minta maaf
mengganggu saudara bupati dan gubernur untuk tidak bekerja optimal di daerah,â€
imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga semester
pertama tahun 2019 mengalami peningkatan hingga Rp135,8 triliun atau 0,84
persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), dibandingkan dengan semester
pertama tahun 2018. Defisit APBN saat ini membengkak dari Rp110,6 triliun atau
0,75 persen dari PDB.
Apa yang disampaikan JK ternyata sudah diterima oleh Tjahjo Kumolo. “Sudah
kami terima pesan dari Pak Wapres. Tentu ini harus didukung. Ini sejalan dengan
lima janji yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo dengan melakukan
sosialisasi visi-misi pemerintahan hingga ke aparat desa,†ujar politisi PDI
Perjuangan itu.
Ditambahkannya, beberapa langkah itu akan dibagikan ke 7800 pegawai negeri
di Kemendagri, dan segera di kirim ke daerah supaya dibaca dan menjadi pedoman.
“Ya harus tegak lurus, apapun harus ikut membangun sistem yang mempercepat
birokrasi demokrasi membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan
efisien, melayani masyarakat, mempercepat birokrasi reformasi dan terintegrasi
yang menjadi stabilitas daerah,†papar Tjahjo. (ful/fin/kpc)