alexametrics
23.4 C
Palangkaraya
Friday, August 19, 2022

Carut Marut Distribusi Elpiji 3 Kg di Kapuas, Dewan Bilang Begini

KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO-Distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi
menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas. Dewan pun melakukan rapat
dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait, di ruang rapat gabungan, Selasa
(23/2). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas,
Algrin Gasan, didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Kapuas H. Darwandie,
berserta anggota dewan lainnya.

“Kami
melaksanakan RDP ini, karena menerima laporan masyarakat, terkait kelangkaan
dan harga elpiji 3 kg tinggi,” ungkap Algrin Gasan.

Politikus
Partai Golkar ini menjelaskan, saat RDP diketahui salah satu permasalahan
langka dan mahalnya harga gas bersubsidi tersebut karena distribusinya kacau
balau dari pangkalan kepada masyarakat. Seharusnya gas melon itu diberikan
kepada masyarakat miskin atau di sekitar pangkalan. “Tapi kenyataan sering
habis, dan masyarakat sekitar tidak mendapatkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Disdik Menunggu Perintah Bupati Terkait PTM Secara Normal

Algrin
menambahkan, ada 258 pangkalan di Kabupaten Kapuas yang mendistribusikan, dan
sangat wajar dikeluhkan kalau cepat habis, padahal harus didapatkan dengan
mudah. “Agen harus bertanggung jawab terkait masalah ini, dan benar-benar
diperhatikan,” tegasnya.

Algrin
menerangkan, dengan kondisi seperti ini, dikhawatirkan diselewengkan dengan
didistribusikan kedaerah lain, dan harusnya diwilayah sekitar. “Kami
mendorong pemerintah harus membuat aturan tata niaga, dan membentuk tim
pengawas, juga inflasi,” bebernya.

Algrin
mengakui, sangat sepakat jika ada tindakan tegas terhadap agen maupun
pangkalan, misalnya melakukan pelanggaran. “Jika perlu dicabut izinnya
bagi yang melanggar, karena kasihan masyarakat kecil. Selain itu menggandeng
penegak hukum untuk penindakan,” tutupnya.

KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO-Distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi
menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas. Dewan pun melakukan rapat
dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait, di ruang rapat gabungan, Selasa
(23/2). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas,
Algrin Gasan, didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Kapuas H. Darwandie,
berserta anggota dewan lainnya.

“Kami
melaksanakan RDP ini, karena menerima laporan masyarakat, terkait kelangkaan
dan harga elpiji 3 kg tinggi,” ungkap Algrin Gasan.

Politikus
Partai Golkar ini menjelaskan, saat RDP diketahui salah satu permasalahan
langka dan mahalnya harga gas bersubsidi tersebut karena distribusinya kacau
balau dari pangkalan kepada masyarakat. Seharusnya gas melon itu diberikan
kepada masyarakat miskin atau di sekitar pangkalan. “Tapi kenyataan sering
habis, dan masyarakat sekitar tidak mendapatkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Wacanakan Tol Sungai untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Algrin
menambahkan, ada 258 pangkalan di Kabupaten Kapuas yang mendistribusikan, dan
sangat wajar dikeluhkan kalau cepat habis, padahal harus didapatkan dengan
mudah. “Agen harus bertanggung jawab terkait masalah ini, dan benar-benar
diperhatikan,” tegasnya.

Algrin
menerangkan, dengan kondisi seperti ini, dikhawatirkan diselewengkan dengan
didistribusikan kedaerah lain, dan harusnya diwilayah sekitar. “Kami
mendorong pemerintah harus membuat aturan tata niaga, dan membentuk tim
pengawas, juga inflasi,” bebernya.

Algrin
mengakui, sangat sepakat jika ada tindakan tegas terhadap agen maupun
pangkalan, misalnya melakukan pelanggaran. “Jika perlu dicabut izinnya
bagi yang melanggar, karena kasihan masyarakat kecil. Selain itu menggandeng
penegak hukum untuk penindakan,” tutupnya.

Most Read

Artikel Terbaru

Merdeka Kepundungan

Momen HUT RI, Bangkit dari Keterpurukan

Gangguan Kesenangan

/