PROKALTENG.CO – Hampir setiap orang punya kisah sendiri dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Muhammad Riduan Noor, seorang wiraswasta di Palangka Raya, adalah satu di antara jutaan peserta aktif JKN.
Ia masih begitu ingat masa-masa mendampingi sang istri mengandung hingga persalinan di Rumah Sakit Islam (RSI) Persyarikatan Muhammadiyah Pendidikan Kesejahteraan Ummat (PKU) Palangka Raya. “Pelayanannya sangat baik, dari pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan, semua ditangani profesional dan ramah. Tidak ada beda antara pasien umum dan peserta BPJS,” kenangnya.
Tidak hanya itu, Riduan menilai kualitas pelayanan di rumah sakit swasta yang menjadi mitra BPJS sudah semakin merata. Ia berharap kolaborasi BPJS dan rumah sakit seperti RS Muhammadiyah terus diperkuat demi pelayanan yang semakin prima.
“Harapannya, sistem terus diperbaiki. Administrasi makin simpel, tenaga medis tetap ramah. Pemerintah daerah pun jangan ketinggalan mendukung pelayanan JKN,” pintanya.
Tujuh tahun sudah Riduan menjadi peserta JKN. Ia merasakan betul manfaat program ini, khususnya bagi masyarakat kecil. “Kalau biaya perawatan dan persalinan harus bayar sendiri, pasti berat banget. Dengan JKN, semua jadi ringan,” ucapnya penuh rasa syukur.
Dukungan Pemda dan Lompatan Data Cakupan
Dukungan Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Kesehatan juga terasa nyata. Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul, mengungkapkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di provinsi ini sudah mencapai 98 persen.
“Sebanyak 600 ribuan peserta BPJS Kesehatan ditanggung Pemprov, dengan anggaran sekitar Rp37 miliar. Sumber dana berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT),” jelas Suyuti.
Peserta juga dijamin melalui skema patungan dengan pemerintah pusat, di mana peserta dari keluarga miskin dan tidak mampu ditetapkan oleh Dinas Sosial (Dinsos). Namun, jika ada yang belum ter-cover, Pemprov langsung menanggung iuran mereka. “Pernah 100 persen, kini ada penyesuaian menjadi 98 persen karena update data kependudukan,” jelasnya.
Inovasi BPJS: Layanan hingga ke Pelosok
Dari sisi nasional, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45%.
Ini didukung dengan sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Dengan capaian yang hingga saat ini terus meningkat, BPJS Kesehatan ingin memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
“Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, kami telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan. Bukan hanya itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2024,” jelas Ghufron.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682. Sedangkan jumlah mitra rumah sakit mitra naik 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kemudahan akses layanan melalui berbagai inovasi digital di fasilitas kesehatan. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan telekonsultasi tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.
Pemanfaatan layanan ini juga telah digunakan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP melalui Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, fitur i-Care JKN yang ada di Aplikasi Mobile JKN juga mempermudah tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhir.
Di samping itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan antrean online yang terhubung dengan Aplikasi Mobile JKN untuk memberikan kepastian layanan dan mengurangi waktu tunggu. Layanan ini juga telah dimanfaatkan lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit.
Ghufron juga menyebut, sepanjang tahun 2024 total pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1,8 juta pemanfaatan per hari. Hal ini membuktikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan dan Program JKN.
“Kami menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud gotong royong bangsa, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. Kami juga terus memastikan bahwa mereka yang tinggal di pedalaman tetap bisa mendapatkan layanan terbaik,” tegasnya.
Kalteng: Pertumbuhan Pesat dan Langkah ke Depan
Di Kalteng sendiri, Di Kalteng sendiri, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, K Hindro Kusumo, mengamini kenaikan tajam pemanfaatan JKN.
“Kunjungan ke FKTP seperti puskesmas melonjak dari 98 ribu pada 2014, menjadi 2,2 juta di 2024. Rawat jalan tingkat lanjutan meningkat dari 151 ribu ke 707 ribu kasus. Rawat inap bahkan dari 39 ribu ke 119 ribu kasus per tahun 2024,” paparnya.
Total, terdapat 3 juta pemanfaatan layanan BPJS di Kalteng sepanjang 2024 meningkat jauh dari 289 ribu di 2014. Bahkan, rata-rata pemanfaatan per hari kini mencapai lebih dari 8.200.
Hindro juga menekankan, sepuluh tahun ke depan jadi kunci bagi BPJS Kesehatan menjaga efisiensi belanja, meningkatkan kepatuhan iuran, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kita dorong optimalisasi strategic purchasing, pembiayaan efisien, akurasi data, serta digitalisasi layanan dan sistem rekam medis elektronik dalam jaringan. Tantangan seperti kekurangan dokter di beberapa kabupaten, merupakan wewenang pemerintah daerah,” tutup Hindro.
Menuju dekade kedua, JKN bukan sekadar program, tapi jaminan dan harapan bagi jutaan warga seperti Riduan juga masyarakat Kalteng. Layanan kesehatan makin terjangkau, mudah, dan merata. Kolaborasi kuat pemerintah, BPJS, dan rakyat jadi fondasi Kalteng yang makin sehat. (hfz)