PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Aksi damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Kalimantan Tengah (Kalteng) menginginkan untuk pejabat sementara (Pj) kepala daerah di Kalteng dijabat oleh putra dan putri daerah Kalteng sendiri. Gerakan aksi yang diberi nama Jumat Baper (Bawa Aspirasi Masyarakat) itu, digelar di depan Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Jumat (22/9)
Korlap MP3D Kalteng, Ingkit Benny.S. Djaper menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait penetapan dan penunjukan pejabat bupati dan walikota yang berjumlah 10 orang.
“Kita tetap berharap pada komitmen dan kesepakatan awal, bahwa kita menginginkan 10 orang pejabat bupati atau walikota itu adalah putra putri dari Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Sebab menurutnya, putra putri di Kalteng sudah cukup mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut. Pasalnya ia menilai yang bisa memerintah dan lebih mengerti daerahnya adalah putra putri di daerah Kalteng itu sendiri.
“Harapan kita pemerintah pusat jangan diam melihat reaksi dan tuntutan ini. Akomodirlah dengan baik, beri kesempatan kepada kami masyarakat Kalimantan Tengah untuk bisa berkarya di daerah kami sendiri,” ungkapnya. (*hdw/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Aksi damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Kalimantan Tengah (Kalteng) menginginkan untuk pejabat sementara (Pj) kepala daerah di Kalteng dijabat oleh putra dan putri daerah Kalteng sendiri. Gerakan aksi yang diberi nama Jumat Baper (Bawa Aspirasi Masyarakat) itu, digelar di depan Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Jumat (22/9)
Korlap MP3D Kalteng, Ingkit Benny.S. Djaper menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait penetapan dan penunjukan pejabat bupati dan walikota yang berjumlah 10 orang.
“Kita tetap berharap pada komitmen dan kesepakatan awal, bahwa kita menginginkan 10 orang pejabat bupati atau walikota itu adalah putra putri dari Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Sebab menurutnya, putra putri di Kalteng sudah cukup mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut. Pasalnya ia menilai yang bisa memerintah dan lebih mengerti daerahnya adalah putra putri di daerah Kalteng itu sendiri.
“Harapan kita pemerintah pusat jangan diam melihat reaksi dan tuntutan ini. Akomodirlah dengan baik, beri kesempatan kepada kami masyarakat Kalimantan Tengah untuk bisa berkarya di daerah kami sendiri,” ungkapnya. (*hdw/hnd)
