SAMPIT, PROKALTENG.CO – Keluhan guru di wilayah Kecamatan Cempaga dan Cempaga Hulu terkait belum maksimalnya pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk tahun 2021 direspon oleh Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor.
“Saya berjanji pada tahun 2022 mendatang Pemda akan membayarkan dana Bosda secara penuh. Saya pastikan tak akan ada pemotongan dana Bosda selama 4 triwulan,” terang bupati saat menjawab keluhan seorang guru pada acara talkshow di Kecamatan Cempaga, Selasa (14/12).
Halikinnor mengakui, adanya keterlambatan dalam pembayaran Bosda Kotim tahun ini, hal itu dikarenakan pada awal tahun 2020 Kotim, maupun Indonesia pada umumnya, dilanda musibah nasional, yakni pandemi Covid-19. Hal ini membuat pemerintah pusat mengambil beberapa kebijakan guna menangani musibah tersebut, antara lain adanya refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Alhasil, anggaran yang dimiliki Pemkab Kotim, menjadi sangat terbatas dan berimbas pada sejumlah program, baik yang baru direncanakan maupun sudah berjalan. Seperti program Bosda.
“Tahun 2020 pandemi Covid-19 masuk ke wilayah kita, ada pemotongan, refocusing anggaran dan lain-lain, sehingga dana kita habis,” ujarnya.
Disamping itu, di awal pemerintahan ini tanggung jawab yang diterima juga sangat berat, pasalnya membayar hutang sebesar Rp 500 miliar dari program multiyears yang dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya. (sli/ans)
SAMPIT, PROKALTENG.CO – Keluhan guru di wilayah Kecamatan Cempaga dan Cempaga Hulu terkait belum maksimalnya pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk tahun 2021 direspon oleh Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor.
“Saya berjanji pada tahun 2022 mendatang Pemda akan membayarkan dana Bosda secara penuh. Saya pastikan tak akan ada pemotongan dana Bosda selama 4 triwulan,” terang bupati saat menjawab keluhan seorang guru pada acara talkshow di Kecamatan Cempaga, Selasa (14/12).
Halikinnor mengakui, adanya keterlambatan dalam pembayaran Bosda Kotim tahun ini, hal itu dikarenakan pada awal tahun 2020 Kotim, maupun Indonesia pada umumnya, dilanda musibah nasional, yakni pandemi Covid-19. Hal ini membuat pemerintah pusat mengambil beberapa kebijakan guna menangani musibah tersebut, antara lain adanya refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Alhasil, anggaran yang dimiliki Pemkab Kotim, menjadi sangat terbatas dan berimbas pada sejumlah program, baik yang baru direncanakan maupun sudah berjalan. Seperti program Bosda.
“Tahun 2020 pandemi Covid-19 masuk ke wilayah kita, ada pemotongan, refocusing anggaran dan lain-lain, sehingga dana kita habis,” ujarnya.
Disamping itu, di awal pemerintahan ini tanggung jawab yang diterima juga sangat berat, pasalnya membayar hutang sebesar Rp 500 miliar dari program multiyears yang dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya. (sli/ans)
